Berita

KH. Said Aqil Siradj/Net

Politik

Ketum PBNU: Organisasi Yang Merongrong Pancasila Harus Dibubarkan!

SABTU, 13 MEI 2017 | 03:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, HTI memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila sehingga layak untuk dibubarkan.

"Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinnekaan, tidak menghormati UUD 45, harus dibubarkan," tegasnya dalam acara bertajuk 'Khilafah Dalam Pandangan Islam' di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (12/5).


Kiai Said mengakui bahwa dalam penyebaran dakwah HTI tidak dilakukan dengan anarkis. Namun begitu, agenda HTI untuk mendirikan khilafah, yang salah satunya adalah dengan mengubah Pancasila, dinilai sangat berbahaya bagi kerukunan bangsa.

"Sangat bahaya kalau dibiarkan menjadi besar. Bisa berpotensi perpecahan, konflik, bahkan perang saudara," urainya.

Kiai Said menjelaskan bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan Negara Islam, tapi Negara Madinah yang penduduknya terdiri atas muslim pendatang, muslim pribumi, dan nonmuslim yahudi. Kata Madinah sendiri berasal dari kata madani yang berarti masyarakat sejahtera, bermoral, beragama, cerdas, maju ekonomi dan teknologinya

"Nabi tidak pernah mendirikan Negara Islam ataupun Negara Arab, tapi beliau mendirikan Negara Madinah," pungkasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya