Berita

Hukum

Sebar Identitas Pendukung Ahok, Fadli Zon: Menteri Tjahjo Berpotensi Langgar UU ITE

JUMAT, 12 MEI 2017 | 13:33 WIB | LAPORAN:

Pimpinan DPR RI mengkritisi langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebarkan data pribadi Veronica Koman ke group WhatsApp wartawan.

Data pribadi tersebut disebar karena salah satu pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut menilai rezim Jokowi lebih parah dibanding rezim SBY saat berorasi di depan Rutan Cipinang, Selasa malam lalu. Bahkan Tjahjo mengancam mengambil langkah hukum.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai perilaku Tjahjo sungguh tidak bisa dibenarkan. [Baca: Mendagri Ancam Polisikan Veronica]


"Saya juga agak heran ya itu kalau benar dibocorkan. Karena itu kan data pribadi," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jum'at (12/5).

Terlepas dari Tjahjo setuju ataupun tidak dengan orasi Veronica, menurut Fadli, negara demokrasi seperti Indonesia sesungguhnya membebaskan setiap warganya untuk mengeluarkan pendapatnya.

"Tapi tidak boleh kemudian apa yang menjadi pendaparnya itu karena pendapatnya berbeda dengan pemerintah kemudian dibongkar identitasnya, kemudian di share ke publik," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai apa yang dilakukan Tjahjo berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk itu, Fadli mengimbau pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini Veronica, untuk mengkaji adanya potensi dan kemudian melaporkan Tjahjo ke pihak berwajib.

"Tergantung dia (Veronica) lah. Kalau misalnya masalah ini diselesaikan dengan dialog mungkin bisa diselesaikan lah," imbuhnya.

Lebih lanjut menurut dia, Mendagri telah bertindak berlebihan. Pasalnya kebebasan berpendapat di depan umum sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi.

"Tidak boleh dikriminalisasi. Mau dukung Pak Ahok, mau dukung Pak Jokowi, mau mengkritik Pak Jokowi itu kan pendapat. Dijamin oleh konstitusi," ungkapnya.

 Mestinya pasca pilkada, pasca rekonsiliasi, kira mestinya semua pihak  bisa cooling down supaya ada yang kondusif.

"Saya kira saudara Djarot yang sudah dilantik menjadi Plt Gubernur adalah orang yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik setelah Pilkada. Saya yakin Pak Djarot bisa melakukan proses transisi dengan sangat baik, dengan dialog, dengan semua pihak," pungkasnya.[zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya