Jika Tulus Solider, Djarot Mestinya Tolak PLT Gubernur

Djarot Saiful Hidayat seolah mendapat pulung dengan dipenjaranya Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. Ia diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Pengamat politik dan hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin curiga ini keinginan lama PDI Perjuangan mendudukkan kadernya sebagai gubernur DKi Jakarta.

"Cukup dengan memanfaatkan dan berpura-pura mendukung Ahok, maka mendapat limpahan jabatan empuk dengan mudah tanpa perlu bersusah payah serta mengeluarkan modal," ujar Amin melalui pesan whatsappnya, Rabu (10/5).

Amin mengatakan, bisa jadi benar desas-desus PDIP memiliki agenda besar di balik mencalonkan dan mendukung Ahok dalam Pilkada Jakarta lalu. Begitu Ahok terpilih akan dijerumuskan dengan sejumlah kasusnya ke penjara, kader beringin dipersiapkan untuk mengganti posisinya.

"Terbukti kalah pun PDIP tetap menikmati kemenangan di atas penderitaan Ahok," terangnya.

Menurut dia, bila PDIP mau fair dan sepenanggungan dengan Ahok, maka berkaca pada pernyataan Djarot yang seolah ingin menunjukkan sikap solider dengan mengajukan diri sebagai penangguh penahanan Ahok. Seakan sangat patriotik Djarot menyatakan siap menggantikan Ahok masuk  penjara.

"Tentu logisnya seseorang tidak dapat menggantikan hukuman pidana penjara orang lain. Jadi ini statement omong kosong belaka. Seolah heroik tapi penuh kedustaan," sindir Amin.

Karena itu, tegas Martimus, jika PDIP serius ingin membuktikan kepada publik solider dengan Ahok, maka Djarot secara moral semestinya menolak jabatan PLT gubernur, dan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Ini baru benar," cetusnya.

"Ahokers tulen harusnya menyadari, bahwa sesungguhnya Ahok hanyalah alat yang dimanfaatkan," imbuhnya.[wid]