Keputusan Pemerintah akan mengajukan tuntutan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pengadilan disayangkan di tengah suasana masyarakat yang rawan retak dan pecah dinilai tidak tepat.
Menurut Juru Bicara Masyarakat Harmoni untuk Keadilan (MHI), Fuad Adnan, meski baru sekadar rencana, kebijakan tersebut telah membuat guncangan di dalam maayarakat. Keretakan di dalam masyarakat akan tidak terhindari.
Dia mengatakan usaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil, akan tersandung dengan isu pembubaran ormas yang diprakarsai langsung oleh pemerintah.
"Pemerintah tampak tidak profesional dalam menciptakan harmoni dan stabilitas di masyarakat," jelas Fuad pagi ini.
MHI juga mengindikasikan gelagat pemerintah yang ingin mengulang praktik represif dan otoriter yang pernah berlangsung di rezim Orde Lama dan Orde Baru.
Mengulang praktik otoratianisme akan memancing reaksi balik dari masyarakat yang dirugikan sehingga cepat atau lambat akan merugikan semua masyarakat.
"MHI jelas menentang setiap gejala otoritarianisme karena akan menggagalkan promosi hidup harmoni dan tenang," tegas Fuad.
Karena itu, Ketua MHI, Syahrul Efendi Dasopang, menyerukan agar setiap pihak menahan diri dan cooling down.
"Kami juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat jangan mau terjerumus dalam konflik yang tak terduga akibat provokasi rencana pembubaran HTI ini," imbaunya..
"Kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berada di pihak pemerintah, kami harap jangan mengumbar pernyataan yang memancing amarah dan kekeruhan. Sebab kini nasib bangsa tengah diuji dan dipertaruhkan," tandasnya.
[zul]
