Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Agus: HTI Ingin Membubarkan Indonesia

SELASA, 09 MEI 2017 | 21:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila.

Begitu kata pengamat politik Agus Syihabudin dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (9/5).

Dosen Institut Teknologi Bandung‎ (ITB) itu menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir yang berdiri di Al-Quds, Palestina pada 1953 itu mempunyai sistem Khilafah.


Sistem ini, kata dia, mengajak seluruh umat Islam untuk memiliki pemimpin yang satu seperti di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Dengan kata lain, seluruh negara harus menyerahkan sistem negara dan kepemimpinannya kepada seorang khalifah.

"Dalam sistem ini, negara-negara yang sekarang ini ada, termasuk Indonesia harus dibubarkan karena dianggap menggunakan cara-cara bernegara yang tidak sejalan dengan Islam," jelasnya.

Menurut dia, ajaran khilafah bukan ajaran Islam, dan menegasi eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Padahal selama ini negara Indonesia sudah sejalan dengan napas dan nilai-nilai Islam.

"Filsafat negara RI sudah sejalan dengan syariah. UU dan peraturan yang dibikin di negara RI sebagian besarnya untuk kemaslahatan umat dan itu sudah sesuai dengan syariah," kata dia.

Saat ini, yang dibutuhkan Indonesia hanya tinggal  perbaikan  implementasi dan tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Semua itu, lanjutnya, bisa diperbaiki melalui partisipasi semua pihak baik secara personal maupun melalui ormas dan parpol.

"Sementara porsi HTI bukan mau memperbaiki tata pelaksanaan berkehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ingin mengganti negara RI karena dianggap sistemnya kafir," pungkasnya.‎ [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya