Berita

Politik

Proses Hukum Orang-Orang Yang Mengancam NKRI Harus Ditegakkan

SELASA, 09 MEI 2017 | 08:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sikap resmi pemerintah terkait pembubaran organisasi yang tidak memiliki kontribusi positif pada negara kesatuan republik Indonesia layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa.

"Proklamator, Bung Karno dan Hatta  sudah memberikan dasar negara, dasar ideologi yang jelas, Pancasila dan UUD 1945, kita harus berikan dukungan kepada pemerintah demi tegaknya NKRI," kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam keterangannya, beberapa saat lalu (Selasa, 9/5).

Hal ini disampaikan Eko untuk menanggapi keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Menurut Eko, ini merupakan langkah tepat untuk membawa Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar ideologi negara Pancasila.

"Orang atau organisasi yang nyata-nyata mengancam NKRI, melawan Pancasila dan mengancam Bhinneka Tunggal Ika harus dibubarkan dan dilarang. Proses hukum pada orang-orang yang mengancam NKRI, melawan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika harus ditegakkan. Kita dukung aparat segera bertindak cepat," kata Eko Suwanto, yang juga Wakil Sekretaris Pengda Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Eko pun mengajak seluruh elemen bangsa memberikan dukungan penuh demi tegaknya NKRI dengan jalan tetap berpegang teguh pada ideologi bangsa Pancasila.
Dan di dalam negara yang demokratis, telah ada mekanisme dan proses politik untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat.

"Ini bukan hanya tugas pemerintah untuk menegakan kedaulatan. Tugas kita semua untuk mengajak kembali anak bangsa agar kembali memiliki kesadaran ideologis Pancasila, bukan yang lain. Kita harapkan Pemerintah juga tegas mensikapi organisasi yang anti toleransi, anti Bhinneka Tunggal Ika dengan pembubaran organisasinya serta menghukum orang-orang yang propagandakan intoleransi tersebut ," demikian Eko Suwanto.[wid] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya