Berita

Politik

Proses Hukum Orang-Orang Yang Mengancam NKRI Harus Ditegakkan

SELASA, 09 MEI 2017 | 08:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sikap resmi pemerintah terkait pembubaran organisasi yang tidak memiliki kontribusi positif pada negara kesatuan republik Indonesia layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa.

"Proklamator, Bung Karno dan Hatta  sudah memberikan dasar negara, dasar ideologi yang jelas, Pancasila dan UUD 1945, kita harus berikan dukungan kepada pemerintah demi tegaknya NKRI," kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam keterangannya, beberapa saat lalu (Selasa, 9/5).

Hal ini disampaikan Eko untuk menanggapi keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Menurut Eko, ini merupakan langkah tepat untuk membawa Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar ideologi negara Pancasila.

"Orang atau organisasi yang nyata-nyata mengancam NKRI, melawan Pancasila dan mengancam Bhinneka Tunggal Ika harus dibubarkan dan dilarang. Proses hukum pada orang-orang yang mengancam NKRI, melawan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika harus ditegakkan. Kita dukung aparat segera bertindak cepat," kata Eko Suwanto, yang juga Wakil Sekretaris Pengda Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Eko pun mengajak seluruh elemen bangsa memberikan dukungan penuh demi tegaknya NKRI dengan jalan tetap berpegang teguh pada ideologi bangsa Pancasila.
Dan di dalam negara yang demokratis, telah ada mekanisme dan proses politik untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat.

"Ini bukan hanya tugas pemerintah untuk menegakan kedaulatan. Tugas kita semua untuk mengajak kembali anak bangsa agar kembali memiliki kesadaran ideologis Pancasila, bukan yang lain. Kita harapkan Pemerintah juga tegas mensikapi organisasi yang anti toleransi, anti Bhinneka Tunggal Ika dengan pembubaran organisasinya serta menghukum orang-orang yang propagandakan intoleransi tersebut ," demikian Eko Suwanto.[wid] 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya