Berita

HTI/net

Hukum

Pembubaran HTI, Wiranto: Pemerintah Tidak Mau Gegabah

SABTU, 06 MEI 2017 | 18:51 WIB | LAPORAN:

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila sudah tentu akan dibubarkan. Hal itu kata Wiranto juga sudah dibahas dengan Presiden Joko Widodo mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah.

"Kita sudah mendengarkan pernyataan Presiden bagaimana menangani ormas-ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi negara. Dan memang di Kemenko Polhukam, tempatnya di situ," kata Wiranto saat ditanyai tanggapannya mengenai isu pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) usai jadi pembicara di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5)

Sejauh ini kata Wiranto pihaknya sudah sejak lama mempelajari perilaku ormas-ormas yang ada di Indonesia. Wiranto menegaskan jika keberadaan ormas tidak mengambil bagian dari satu proses pembangunan di Indonesia memang harus bubar. Wiranto pun mengakui pihaknya sebetulnya sudah mendeteksi keberadaan ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Namun demikian dia tidak akan langsung gegabah untuk membubarkan.


"Ya, sudah (terdeteksi) tapi enggak bisa kita diskusikan di depan saudara-saudara sekalian. Tapi pasti pemerintah sudah melakukan langkah-langkah itu. Dan pemerintah tidak mau gegabah untuk melarang, membubarkan. Keberadaan ormas harus memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa ini," beber Wiranto.

Mantan panglima ABRI era Suharto ini menegaskan kehadiran ormas di Indonesia tidak boleh justru mengganggu ketenteraman publik. Ormas pun imbuh Wiranto tidak boleh membuat ideologi negara jadi rancu.

"Kalau keberadaannya merancukan ideologi negara yang sudah kita sepakati, yang merupakan kesepakatan kolektif bangsa yang sudah final, tentunya tidak layak hidup di Indonesia," demikian Wiranto.[san]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya