Ancaman pelambatan (slow down) dan mogok operasi dari segelintir oknum yang mengatasnamakan karyawan dan pilot PT Garuda Indonesia dikecam berbagai kalangan. Pasalnya, yang dipersoalkan oknum tersebut hanya masalah jabatan dan berpotensi merugikan konsumen Garuda.
Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai bahwa akar dari masalah ancaman ini sesungguhnya hanya masalah pembagian kerja dan wewenang internal saja. Seperti masalah direktorat operasi dan teknik pemeliharaan.
"Jadi tidak perlu dipersoalkan terlalu baper (bawa perasaan) lah," ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/5).
Menurutnya, permasalahan ini dibicarakan baik-baik dengan pihak komisaris dan direksi. Jika oknum pilot dan karyawan tetap memilih mogok, maka hal tersebut justru akan merugikan konsumen Garuda yang selama ini sudah percaya dan nyaman dengan maskapai milik pemerintah tersebut.
"Justru rencana mogok para pilot ini perlu dipertanyakan untuk pelayanan Garuda atau bagian perebutan jabatan semata? Jangan korbankan pelayanan pada konsumen hanya untuk kepentingan perebutan jabatan di internal Garuda. Saran saya nggak usah mogok. Bicarakan masalah ini di internal Garuda," paparnya.
Kecaman serupa dilontarkan karyawan PT Garuda Indonesia, Agus. Ia bahkan tidak tahu kepada siapa oknum pilot dan karyawan yang mengancam mogok itu berpihak. Agus bahkan mengaku merasa terganggu dengan ancaman ini.
"Saya menafkahi anak istri saya selama belasan tahun dari Garuda Indonesia. Kalau sampai perusahaan ini terganggu gara-gara ulah mereka, pasti akan saya tuntut biang keroknya ke pengadilan. Namun perlu diingat, ada atau tidaknya mereka, Garuda akan tetap berkibar,’’ ujarnya.
Perlu diketahui, Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Serkaga), Ahmad Irfan dan Ketua Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt Bintang Hardiono mengancam melakukan mogok operasi jika keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dihilangkannya jabatan Direktur Operasi dan Direktur Teknik dalam nomenklatur pimpinan tetap dilakukan.
Mereka juga menuding Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Jusman Syafii Djamal sebagai pengusul bahwa Garuda tidak memerlukan Direktorat Operasional dan Direktorat Tehnik. Sementara mantan Menteri Perhubungan itu telah membantah tudingan tersebut.
[ian]
