Kepentingan Politik Di Balik BLBI

Dibukanya kembali kasus pengemplangan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sarat kepentingan politik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, hal itu sangat aneh. Pasalnya, dari sekian banyak kasus skandal korupsi kenapa KPK hanya membuka skandal BLBI.
 
"Banyak pihak yang terkait kasus ini, mengapa KPK pilih kasus BLBI. Kan penjelasan rasional itu penting, itu yang tidak saya dengar dari KPK, penjelasan publik itu penting," katanya usai menghadiri diskusi di kawasan SCBD, Jakarta (Kamis, 4/5).

Untuk itu, Ubedilah menyarankan agar KPK tidak membuat langkah hukum yang memungkinkan ditafsirkan sebagai bagian dari kepentingan politik.

"KPK sebagai penegak hukum jangan memungkinkan tafsir, prosesnya harus pakai data," ujarnya.

Dia pun menilai bahwa KPK telah dipengaruhi oleh tekanan-tekanan publik. Seperti banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh KPK diketahui oleh masyarakat luas.

"Kasus-kasus save KPK itu terlalu banyak. Artinya bahwa optimisme dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh sejauhmana rakyat ikut berpihak," demikian Ubedilah. [wah]