Mabes Polri memastikan bahwa tidak ada pergeseran pasukan dari sejumlah daerah terkait pengamanan unjuk rasa damai umat Islam atau yang disebut Aksi 55 pada Jumat besok (5/5).
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, sejauh ini Polda Metro Jaya dengan bantuan personil Mabes Polri masih cukup untuk mengamankan aksi yang bakal digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tersebut.
"Sampai saat ini (Polda Metro) masih siap hadapi, mengamankan aktivitas masyarakat yang terjadi. Mungkin hanya dibantu Mabes Polri," ujarnya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Kamis, 4/5).
Setyo menambahkan, sejauh ini pihaknya tidak mencium adanya upaya makar dari rencana Aksi 55 yang ditujukan menuntut hukuman berat terhadap terdakwa penistaan agama Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika nantinya, Polda Metro membutuhkan bantuan maka personil dari sejumlah polda di sekitar ibu kota bakal dikirmkan untuk pengamanan aksi. Itu pun jika keadaan aksi berubah menjadi rusuh atau terjadi situasi yang tidak inginkan.
"Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang mengarah ke sana (upaya makar). Kalau bantuan dibutuhkan, polda-polda terdekat digeser ke Polda Metro Jaya," jelasnya.
Polda Metro sendiri telah mengantongi surat pemberitahuan rencana unjuk rasa dari GNPF-MUI. Meski demikian, kepolisian mengharapkan agar GNPF-MUI membatalkan rencana longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Kantor Mahkamah Agung itu. Sebab aksi longmarch berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas umum.
"Kami berharap tidak ada yang turun ke jalan," ujar Setyo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah menyatakan bahwa Aksi 5 Mei yang akan digelar GNPF MUI tidak perlu dilakukan, lantaran berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Sebetulnya saya pikir tidak perlu demo maupun aksi dalam jumlah (massa) yang besar. Karena pasti akan mengganggu ketertiban publik," katanya Rabu kemarin (3/5).
[wah]
