Berita

Net

Hukum

Mabes Polri Belum Lihat Upaya Makar Dari Rencana Aksi 55

KAMIS, 04 MEI 2017 | 19:51 WIB | LAPORAN:

Mabes Polri memastikan bahwa tidak ada pergeseran pasukan dari sejumlah daerah terkait pengamanan unjuk rasa damai umat Islam atau yang disebut Aksi 55 pada Jumat besok (5/5).

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, sejauh ini Polda Metro Jaya dengan bantuan personil Mabes Polri masih cukup untuk mengamankan aksi yang bakal digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tersebut.

"Sampai saat ini (Polda Metro) masih siap hadapi, mengamankan aktivitas masyarakat yang terjadi. Mungkin hanya dibantu Mabes Polri," ujarnya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Kamis, 4/5).


Setyo menambahkan, sejauh ini pihaknya tidak mencium adanya upaya makar dari rencana Aksi 55 yang ditujukan menuntut hukuman berat terhadap terdakwa penistaan agama Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika nantinya, Polda Metro membutuhkan bantuan maka personil dari sejumlah polda di sekitar ibu kota bakal dikirmkan untuk pengamanan aksi. Itu pun jika keadaan aksi berubah menjadi rusuh atau terjadi situasi yang tidak inginkan.

"Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang mengarah ke sana (upaya makar). Kalau bantuan dibutuhkan, polda-polda terdekat digeser ke Polda Metro Jaya," jelasnya.

Polda Metro sendiri telah mengantongi surat pemberitahuan rencana unjuk rasa dari GNPF-MUI. Meski demikian, kepolisian mengharapkan agar GNPF-MUI membatalkan rencana longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Kantor Mahkamah Agung itu. Sebab aksi longmarch berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas umum.

"Kami berharap tidak ada yang turun ke jalan," ujar Setyo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah menyatakan bahwa Aksi 5 Mei yang akan digelar GNPF MUI tidak perlu dilakukan, lantaran berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sebetulnya saya pikir tidak perlu demo maupun aksi dalam jumlah (massa) yang besar. Karena pasti akan mengganggu ketertiban publik," katanya Rabu kemarin (3/5). [wah]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya