Berita

Net

Hukum

Mabes Polri Belum Lihat Upaya Makar Dari Rencana Aksi 55

KAMIS, 04 MEI 2017 | 19:51 WIB | LAPORAN:

Mabes Polri memastikan bahwa tidak ada pergeseran pasukan dari sejumlah daerah terkait pengamanan unjuk rasa damai umat Islam atau yang disebut Aksi 55 pada Jumat besok (5/5).

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, sejauh ini Polda Metro Jaya dengan bantuan personil Mabes Polri masih cukup untuk mengamankan aksi yang bakal digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) tersebut.

"Sampai saat ini (Polda Metro) masih siap hadapi, mengamankan aktivitas masyarakat yang terjadi. Mungkin hanya dibantu Mabes Polri," ujarnya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Kamis, 4/5).


Setyo menambahkan, sejauh ini pihaknya tidak mencium adanya upaya makar dari rencana Aksi 55 yang ditujukan menuntut hukuman berat terhadap terdakwa penistaan agama Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika nantinya, Polda Metro membutuhkan bantuan maka personil dari sejumlah polda di sekitar ibu kota bakal dikirmkan untuk pengamanan aksi. Itu pun jika keadaan aksi berubah menjadi rusuh atau terjadi situasi yang tidak inginkan.

"Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang mengarah ke sana (upaya makar). Kalau bantuan dibutuhkan, polda-polda terdekat digeser ke Polda Metro Jaya," jelasnya.

Polda Metro sendiri telah mengantongi surat pemberitahuan rencana unjuk rasa dari GNPF-MUI. Meski demikian, kepolisian mengharapkan agar GNPF-MUI membatalkan rencana longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Kantor Mahkamah Agung itu. Sebab aksi longmarch berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas umum.

"Kami berharap tidak ada yang turun ke jalan," ujar Setyo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah menyatakan bahwa Aksi 5 Mei yang akan digelar GNPF MUI tidak perlu dilakukan, lantaran berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sebetulnya saya pikir tidak perlu demo maupun aksi dalam jumlah (massa) yang besar. Karena pasti akan mengganggu ketertiban publik," katanya Rabu kemarin (3/5). [wah]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya