Sosiolog: Hakim Benteng Terakhir Keadilan Dalam Kasus Ahok

Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

Menurut osiolog dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, dalam prespektif sosiologis, hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan serta memberi efek jera pelaku kejahatan. Namun untuk kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki, tuntutan yang diminta jaksa tidak memenuhi kedua aspek tersebut.

"Para pakar hukum pidana dan masyarakat madani berkeyakinan bahwa tuntutan JPU tidak lazim, muaranya adalah untuk membebaskan Ahok dari hukuman sebagai penista Alquran," ujar Ibnu dalam seminar nasional KAHMI dengan tema 'Upaya Penegakan Hukum dan keadilan Menyongsong Putusan Sidang Penista Agama' di sekretariat KAHMI, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).

Lebih lanjut Ibnu menilai fenomena aksi besar-besaran dalam mengawal kasus hukum Basuki telah membuktikan bahwa masyarakat menginginkan penegakan keadilan. Jika hukum tidak memberi rasa keadilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan pemerintah akan semakin hilang.

Untuk itu jugalah, sambung Ibnu, masyarakat menaruh harapan terhadap hakim sebagai benteng terakhir dalam memberi putusan adil.

"Saya yakin dan percaya hakim bisa berlaku adil, jujur, independen dan menghayati rasa keadilan masyarakat yang tengah bergelora karena terusik penistaan Al Quran. Saya hanya berharap hakim nisa memutus Ahok tidak hanya melihat aspek hukum belaka, tetapi memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," pungkasnya.[wid]