Berita

Joko Widodo dan Sri Mulyani/Net

Politik

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 300 Persen Sejak Krisis Moneter 1997

KAMIS, 04 MEI 2017 | 11:47 WIB | LAPORAN:

RMOL. Indonesia pernah terpuruk saat dilanda krisis moneter 20 tahun silam atau tahun 1997.

"Situasinya sangat serius dimana ekonomi kami anjlok hingga 15 persen dalam satu tahun. Masyarakat dihinggapi rasa cemas dan bingung mengenai masa depan yang penuh dengan ketidakpastian," ucap Presiden Jokowi dalam acara peringatan World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Dunia/HKPD) 2017 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Rabu malam (3/5).

Namun setelahnya, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh cepat hingga sekarang. Menurut Jokowi, krisis pulalah yang melahirkan  masyarakat Indonesia yang kuat dan dinamis.


"Dan yang terpenting adalah lahirnya kebebasan berpolitik, termasuk kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers," kata Presiden.

Bila dihitung sejak krisis keuangan yang melanda Asia tahun 1997 sampai dengan sekarang, maka ekonomi Indonesia telah tumbuh 300 persen.

"Dalam dua puluh tahun terakhir ini tidak kurang telah terjadi empat kali pergantian pemerintahan yang berlangsung dengan damai," ujarnya.

Bahkan dalam survei global menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan masyarakat yang paling optimis di dunia.

"Saya ingin mengatakan kepada Anda, pers nasional dan dunia, kami tidak dapat melakukan ini tanpa Anda. Sejak era reformasi di akhir 1990, pers yang bebas memainkan peranan penting dalam menjaga jalannya pemerintahan yang akuntabel serta mengungkap dan memerangi korupsi," imbuhnya.

Ia pun menitipkan pesannya bagi insan pers terkait dengan HKPD ini. Presiden berharap agar kebebasan yang telah didapatkan oleh insan pers dapat diiringi dengan tanggung jawab yang nyata.

"Wartawannya sudah mendapatkan sebuah kebebasan yang amat sangat di dunia maupun di Indonesia. Tapi yang namanya kebebasan itu juga ada tanggung jawabnya," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova dan Presiden Timor Leste kedua Ramos Horta.[wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya