Berita

Hukum

Karangan Bunga Di Mabes Polri Ibarat Akun Buzzer Alias Tuyul Sosmed

RABU, 03 MEI 2017 | 13:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mabes Polri dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga tersebut umumnya berisi apresiasi dan permintaan kepada Kapolri untuk menindak tegas radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi. Namun identitas pihak pengirim tidak jelas.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik aksi masif pengiriman karangan bunga tersebut.

"Karangan bunga yang tidak jelas itu, kan sama dengan akun-akun buzzer alias tuyul sosmed di media sosial. Tujuannya adalah membangun stigmatisasi dan tuduhan kepada kelompok yang lain adalah radikalis dan stigma-stigma negatif lainnya,"


"Ini jelas tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bukan justru menangkal dan melawan radikalis justru cara-cara begitu melahirkan radikalis baru. Berbahaya," sambung Dahnil.

Mendukung Kapolri untuk melawan radikalisme itu baik dan penting. Namun menurutnya, masalah utama Indonesia saat ini adalah tidak hadirnya keadilan hukum dan ekonomi.

"Ketika, penegak hukum berlaku tidak adil maka disitu benih radikalisme mudah lahir. Ketika kebijakan ekonomi melahirkan ketimpangan, politik yang tak berkeadilan maka disitu benih radikalisme mudah lahir," tegasnya.

"Jadi, stop politisasi dan dagang radikalisme dan toleransi. Karena mayoritas rakyat Indonesia itu pasti anti radikalisme dan merawat toleransi yang otentik," seru Dahnil.

Terakhir, Dahnil menyarankan kepada "para anonymous" itu untuk tidak mengirim karangan bunga. Karena tidak produktif dan mubazir.

"Kirim saja dukungan dalam bentuk bunga hidup, kan kelihatan Indah. Karena bisa menghiasi Mabes Polri bahkan bisa membantu mendorong gerakan perubahan iklim, dan penghijauan itu lebih bermanfaat," demikian Dahnil. [zul]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya