Berita

Hukum

Karangan Bunga Di Mabes Polri Ibarat Akun Buzzer Alias Tuyul Sosmed

RABU, 03 MEI 2017 | 13:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mabes Polri dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga tersebut umumnya berisi apresiasi dan permintaan kepada Kapolri untuk menindak tegas radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi. Namun identitas pihak pengirim tidak jelas.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik aksi masif pengiriman karangan bunga tersebut.

"Karangan bunga yang tidak jelas itu, kan sama dengan akun-akun buzzer alias tuyul sosmed di media sosial. Tujuannya adalah membangun stigmatisasi dan tuduhan kepada kelompok yang lain adalah radikalis dan stigma-stigma negatif lainnya,"


"Ini jelas tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bukan justru menangkal dan melawan radikalis justru cara-cara begitu melahirkan radikalis baru. Berbahaya," sambung Dahnil.

Mendukung Kapolri untuk melawan radikalisme itu baik dan penting. Namun menurutnya, masalah utama Indonesia saat ini adalah tidak hadirnya keadilan hukum dan ekonomi.

"Ketika, penegak hukum berlaku tidak adil maka disitu benih radikalisme mudah lahir. Ketika kebijakan ekonomi melahirkan ketimpangan, politik yang tak berkeadilan maka disitu benih radikalisme mudah lahir," tegasnya.

"Jadi, stop politisasi dan dagang radikalisme dan toleransi. Karena mayoritas rakyat Indonesia itu pasti anti radikalisme dan merawat toleransi yang otentik," seru Dahnil.

Terakhir, Dahnil menyarankan kepada "para anonymous" itu untuk tidak mengirim karangan bunga. Karena tidak produktif dan mubazir.

"Kirim saja dukungan dalam bentuk bunga hidup, kan kelihatan Indah. Karena bisa menghiasi Mabes Polri bahkan bisa membantu mendorong gerakan perubahan iklim, dan penghijauan itu lebih bermanfaat," demikian Dahnil. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya