Berita

Hukum

Karangan Bunga Di Mabes Polri Ibarat Akun Buzzer Alias Tuyul Sosmed

RABU, 03 MEI 2017 | 13:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mabes Polri dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga tersebut umumnya berisi apresiasi dan permintaan kepada Kapolri untuk menindak tegas radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi. Namun identitas pihak pengirim tidak jelas.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik aksi masif pengiriman karangan bunga tersebut.

"Karangan bunga yang tidak jelas itu, kan sama dengan akun-akun buzzer alias tuyul sosmed di media sosial. Tujuannya adalah membangun stigmatisasi dan tuduhan kepada kelompok yang lain adalah radikalis dan stigma-stigma negatif lainnya,"


"Ini jelas tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bukan justru menangkal dan melawan radikalis justru cara-cara begitu melahirkan radikalis baru. Berbahaya," sambung Dahnil.

Mendukung Kapolri untuk melawan radikalisme itu baik dan penting. Namun menurutnya, masalah utama Indonesia saat ini adalah tidak hadirnya keadilan hukum dan ekonomi.

"Ketika, penegak hukum berlaku tidak adil maka disitu benih radikalisme mudah lahir. Ketika kebijakan ekonomi melahirkan ketimpangan, politik yang tak berkeadilan maka disitu benih radikalisme mudah lahir," tegasnya.

"Jadi, stop politisasi dan dagang radikalisme dan toleransi. Karena mayoritas rakyat Indonesia itu pasti anti radikalisme dan merawat toleransi yang otentik," seru Dahnil.

Terakhir, Dahnil menyarankan kepada "para anonymous" itu untuk tidak mengirim karangan bunga. Karena tidak produktif dan mubazir.

"Kirim saja dukungan dalam bentuk bunga hidup, kan kelihatan Indah. Karena bisa menghiasi Mabes Polri bahkan bisa membantu mendorong gerakan perubahan iklim, dan penghijauan itu lebih bermanfaat," demikian Dahnil. [zul]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya