Berita

Hukum

Karangan Bunga Di Mabes Polri Ibarat Akun Buzzer Alias Tuyul Sosmed

RABU, 03 MEI 2017 | 13:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mabes Polri dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga tersebut umumnya berisi apresiasi dan permintaan kepada Kapolri untuk menindak tegas radikalisme dan tindakan-tindakan intoleransi. Namun identitas pihak pengirim tidak jelas.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik aksi masif pengiriman karangan bunga tersebut.

"Karangan bunga yang tidak jelas itu, kan sama dengan akun-akun buzzer alias tuyul sosmed di media sosial. Tujuannya adalah membangun stigmatisasi dan tuduhan kepada kelompok yang lain adalah radikalis dan stigma-stigma negatif lainnya,"


"Ini jelas tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bukan justru menangkal dan melawan radikalis justru cara-cara begitu melahirkan radikalis baru. Berbahaya," sambung Dahnil.

Mendukung Kapolri untuk melawan radikalisme itu baik dan penting. Namun menurutnya, masalah utama Indonesia saat ini adalah tidak hadirnya keadilan hukum dan ekonomi.

"Ketika, penegak hukum berlaku tidak adil maka disitu benih radikalisme mudah lahir. Ketika kebijakan ekonomi melahirkan ketimpangan, politik yang tak berkeadilan maka disitu benih radikalisme mudah lahir," tegasnya.

"Jadi, stop politisasi dan dagang radikalisme dan toleransi. Karena mayoritas rakyat Indonesia itu pasti anti radikalisme dan merawat toleransi yang otentik," seru Dahnil.

Terakhir, Dahnil menyarankan kepada "para anonymous" itu untuk tidak mengirim karangan bunga. Karena tidak produktif dan mubazir.

"Kirim saja dukungan dalam bentuk bunga hidup, kan kelihatan Indah. Karena bisa menghiasi Mabes Polri bahkan bisa membantu mendorong gerakan perubahan iklim, dan penghijauan itu lebih bermanfaat," demikian Dahnil. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya