Pilkada DKI Bukan Tujuan GNPF, Ahok Harus Diadili

GNPF MUI akan terus mengawal penanganan kasus penistaan agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). GNPF MUI mendorong agar dapat Gubernur DKI Jakarta itu ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Juru Bicara GNPF-MUI, Kapitra Ampera, menegaskan pihaknya tidak pernah berhenti mengawal perkara tersebut meski gelaran Pilkada DKI telah berakhir.

"Apakah Pilkada DKI selesai, masalah BTP selesai? Tidak. Karena itu (Pilkada) bukan tujuan kami. Tujuan kami pasal penodaan agama itu harus diterapkan," ujar Kapitra dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

GNPF-MUI akan terus mencari keadilan dengan cara konstitusional. Untuk itu, GNPF-MUI akan berkonsolidasi tanggal 5 Mei mendatang.

"Kami akan berkonsolidasi kepada seluruh umat. Kalau kami demo, itu dilindungi Undang-undang (UU). Kami sedang menjalankan UU," tuturnya.

Ikut hadir dalam konpers tersebut, Ketua Umum GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Wakilnya Zaitun Rasmin serta beberapa perwakilan GNPF-MUI lainnya.

Persidangan kasus penistaan agama sudah hampir memasuki babak akhir. Pada 9 Mei mendatang, Majelis Hakim akan membacakan vonis. Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

Sementara dalam Pilkada DKI, Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat kalah atas rivalnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. [[zul]