Berita

Eko Sulistyo

Politik

Istana: Hoax 10 Juta Buruh China Pra Kondisi Untuk Mencap Pemerintah Anti Islam

SENIN, 01 MEI 2017 | 14:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalangan Istana Presiden melihat ada pra kondisi untuk mendiskreditkan pemerintah terkait informasi hoax kedatangan 10 juta buruh atau penduduk dari Republik Rakyat China, yang "panas" beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Deputi IV Kantor Staf Presiden bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, dalam diskusi "Memerangi Hoax, Memperkuat Media Siber Nasional" di arena World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (1/5).

Eko mengatakan, pihaknya mencium pra kondisi untuk membuat pemerintahan Joko Widodo identik dengan China. Kalau sudah pro China, maka akan dekat dengan ideologi komunis mengingat negara itu dikelola Partai Komunis. Lalu, ujungnya, akan tercipta persepsi bahwa pemerintahan Jokowi anti Islam.


"Isu itu (kedatangan buruh China) bagian dari pra kondisi mengontruksikan pemerintah pro China. China dikelola partai komunis, dan kalau komunis pasti anti islam. Ini pra kondisi pada tiga isu itu. Ini yang kami lihat ke depan, dan akan diikuti hoax-hoax yang lain," ungkap Eko.

Menurut Eko, hoax semacam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah memiliki komitmen memerangi hoax. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri kerap mengajak para pemuda Indonesia, di dalam maupun di luar negeri, untuk menggunakan platform media sosial secara positif.

Eko katakan, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk memerangi hoax. Pemerintah menganggap, pendekatan hukum atau pemblokiran situs internet penyebar hoax saja tidak cukup efektif.

"Ada pendekatan lain yang sifatnya bisa lebih holistik, misalnya pendekatan literasi," terangnya.

Dia juga berpesan kepada jajaran media massa nasional agar tidak menjadikan rating sebagai berhala. Dia mengingatkan bahwa misi sosial dari media massa sangat penting untuk memberi informasi dan mencerdaskan masyarakat.

"Kalau terjebak adagium bad news is good news, maka media bisa jadi bagian penyebar hoax, tidak menjadi alarm, tidak mencerminkan media literasi," imbaunya. [ald] 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya