Berita

Donal Fariz /net

Hukum

Seharusnya, MUI Juga Bersikap Keras Dalam Kasus E-KTP Dan Korupsi Al Quran

SABTU, 29 APRIL 2017 | 13:29 WIB | LAPORAN:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta bersikap tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan rakyat Indonesia, dan umat Islam pada khususnya.

Salah satunya, MUI bisa menyikapi kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP yang menjerat banyak anggota DPR RI dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, kerugian negara diduga mencapai Rp 2,3 triliun dalam perkara itu.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, perkara korupsi E-KTP telah merugikan umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. Sebagai pimpinan umat, seharusnya MUI mengeluarkan pernyataan keras mengenai kasus tersebut.


"Kita berharap MUI juga mengeluarkan seruan, kalau enggak mau keluarkan fatwa, yang mengharamkan masyarakat memilih kembali wakil-wakil rakyat yang terlibat di dalam kasus korupsi E-KTP. Serta mengecam partai-partai yang memperlemah KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi," ujar Donal saat diskusi bertajuk "DPR Mengangket" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4).

Donal menilai MUI bisa menggunakan pengaruh yang sangat besar jika mau mengangkat isu anti korupsi. Sebab, bukan hanya kasus E-KTP yang telah merugikan umat. Kemarin, KPK menahan satu lagi tersangka korupsi proyek pengadaan Al Quran, yaitu Ketua DPP Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.

Menurut Donal, sejauh ini belum ada demonstrasi besar-besaran menuntut hukuman berat bagi para pelaku korupsi yang telah merugikan umat. Termasuk, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama.

Padahal, seruan atau fatwa dari MUI bisa membuka jalan terhadap gerakan anti korupsi yang lebih masif. Sayangnya, sampai sekarang hal itu belum terjadi.

"Seharusnya MUI sebagai pimpinan umat bersikap, umat dibohongi, Al Quran dikorupsi. Umat dibohongi, uang pajak yang dibayar dirampok Rp 2,3 triliun. Seharusnya marahlah MUI. Jadi kita tunggulah pernyataan sikap MUI," tutup Donal. [ald]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya