USAID melalui program Prioritas merilis hasil studi Supply and Demand Guru Kelas Baru di Sekolah Dasar (SD).
Untuk membantu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menganalisis cara memperkecil kesenjangan antara menyiapkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD.
Data rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan 2015 menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan guru kelas berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 282.224 orang, namun jika memasukkan data guru bukan PNS, maka ada kelebihan 82.245 guru kelas.
Sementara pada tahun yang sama, berdasar Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti, ada 415 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) yaitu 37 negeri dan 378 swasta yang meluluskan Program PGSD sebanyak 91.247 lulusan. Lulusan tersebut akan terakumulasi setiap tahunnya dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 444.551 orang.
"Dengan mengetahui data guru kelas di sekolah dasar maka LPTK dapat mempertimbangkan kuota mahasiswanya sesuai kebutuhan guru kelas baru di sekolah dasar," kata Direktur Program USAID Stuart Weston di Jakarta, Jumat (27/4).
Studi yang dilaksanakan dalam 18 bulan terakhir menemukan bahwa kebutuhan guru kelas baru di SD akan meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti guru yang pensiun, semakin sedikit guru baru yang masuk ke dalam sistem, dan jumlah siswa di sekolah yang meningkat.
Namun, dengan perubahan populasi penduduk, jumlah siswa di SD akan stabil dalam waktu sekitar lima tahun. Jika sistem berlanjut seperti saat ini, tanpa usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penyebaran guru, maka dapat mengharapkan adanya penurunan jumlah suplai guru kelas baru selama tahun-tahun mendatang.
Menurut Mark Heyward selaku ketua tim studi, ada empat skenario yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebutuhan kelas SD berdasar pengalaman USAID Prioritas membantu penataan dan pemerataan guru di tujuh provinsi mitra. Pertama, skenario normal atau tidak melakukan kebijakan apapun. Kedua, penggabungan sekolah atau kelas rangkap. Ketiga, alih fungsi guru mata pelajaran menjadi guru kelas. Keempat, skenario gabungan kedua dan ketiga.
"Bila gabungan skenario kedua dan ketiga dilakukan, maka bisa mengurangi kebutuhan guru kelas SD mencapai 45 persen, dan ini akan membuat efisiensi anggaran pendidikan," jelas Mark.
Namun demikian, kebutuhan guru baru akan meningkat sejalan dengan jumlah guru yang pensiun, dan bertambahnya penduduk usia sekolah. Pada 2025, kebutuhan guru baru diproyeksikan sebesar 560.003 guru (skenario satu), sebesar 516.794 guru (skenario dua), sebanyak 438.058 (skenario tiga), dan sebanyak 394.914 (skenario empat).
Aos Santosa yang merupakan salah satu anggota tim menambahkan, bila melihat jumlah suplai lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari sisi wilayah, LPTK yang ada di Jawa memberikan suplai lulusan paling besar. Sebagian besar juga dari Sumatera kecuali Kepulauan Riau, dan sebagian besar di Sulawesi, kecuali Sulawesi Barat dan Tenggara, serta Kalimantan Selatan.
"Membandingkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD dengan asumsi tidak melakukan skenario efisiensi di wilayah Jawa baru mengalami kekurangan suplai pada tahun 2023, wilayah Sulawesi pada 2019, wilayah Sumatera pada 2017. Wilayah yang mengalami kekurangan suplai sejak tahun 2017 adalah Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," papar Aos.
Hasil studi USAId merekomendasikan suplai guru kelas baru di SD yang berasal dari lulusan LPTK harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah lulus S1 PGSD. Dengan demikian, PPG bisa menjadi pengendali kelebihan suplai lulusan PGSD terutama memperhatikan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah atau lebih rinci menurut provinsi dan kabupaten.
"Bahkan dalam mendistribusikan suplai guru SD bisa lintas wilayah berdasarkan rekam jejak LPTK dan provinsi/kabupaten yang sangat membutuhkan guru baru," demikian Aos.
[zul]
