. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dinilai tidak menjalankan tradisi demokrasi dalam rapat paripurna yang dipimpinnya tadi siang.
Fahri tidak mempersilakan semua fraksi untuk menyampaikan pendapat resmi terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk itu, Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI, Amir Uskara, mengatakan pihaknya akan segera melayangkan surat protes kepada pimpinan DPR.
"Kami akan protes secara tertulis ke pimpinan, terkait sikap pimpinan di paripurna. Ini tidak seperti biasanya. Jadi, ada tradisi dalam setiap pengambilan keputusan, ditanya tiap fraksi. Dan tadi yang bicara personal, kalaupun mewakili fraksi tapi mereka menunjuk secara personal bukan fraksi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).
Dalam rapat paripurna, hanya beberapa fraksi yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat resminya. Sedangkan PPP dan beberapa fraksi lainnya tak mendapatkan kesempatan itu. Amir menilai hal itu sebagai arogansi Fahri selaku pimpinan rapat.
"Ada arogansi pimpiman yang ‎kita lihat tadi, dengan memaksakan kehendak," sesalnya.
Amir mengaku tak tahu​ apakah sikap itu kehendak Fahri pribadi atau titipan kelompok tertentu. Namun, yang pasti, kemauan kelompok itu ingin diakui legitimasinya oleh lembaga DPR.
"Kesan yang kami tangkap seperti itu. Kami (PPP) belum ada yang tanya, sudah ketuk palu," imbuhnya.
Dipastikannya, Fraksi PPP akan menyiapkan strategi tertentu untuk menolak hak angket yang akan dibawa ke Bamus. Menurutnya, ada dua jalan yang bisa mereka tempuh. Pertama, tidak mengirimkan anggota fraksi agar tidak terjadi kuorum.
"Tapi kalau tanpa PPP itu kuorum, kami harus mengirim untuk mengawal. Jangan sampai dibelokkan," tambahnya.
Fraksi PPP merupakan salah satu fraksi yang ikut melakukan walk out bersama tiga fraksi lainnya. Mereka beranggapan hak angket justru akan melemahkan KPK.
[ald]
