Berita

Olly Dondokambei/Net

Hukum

Olly: Banggar Tak Pernah Lihat Anggaran Proyek e-KTP

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 18:27 WIB | LAPORAN:

RMOL. Olly Dombokambey tidak pernah tahu ada pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri terkait proyek pengadaan KTP berbasis elektronik.

"Saya di Komisi XI sebagai Wakil Ketua bidang transfer daerah jadi tidak bicara soal belanja departemen. Tidak ada kaitannya dengan e-KTP,' ungkap Dombokambey saat memberi keterangan dipersidangan Korupsi e-KTP di PN Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta, Kamis (27/4).

Sejak menjadi wakil ketua Badan Anggaran (banggar) DPR, Olly tidak mengetahui adanya program prioritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat pembahasan anggaran untuk tahun 2011 pun, Gubernur Sulawesi Utara itu mengklaim tidak tahu jika ada biaya optimalisasi untuk Kemendagri.


"Tidak ada pembahasan jenis belanja e-KTP. Banggar tidak melihat proyek Rp 5,9 T itu. Kami melihatnya Rp 2000 T secara nasional," tegasnya saat ditanya oleh Jaksa penuntut umum (JPU) terkait keterlibatannya ketika di komisi XI dengan proyek eKTP.

JPU sempat menanyakan apakah ada orang-orang yang mendekati dirinya untuk kepentingan anggaran proyek tertentu.

"Setelah disetujui komisi lain terkait proyek tertentu kami tidak boleh merubah apa pun itu melanggar undang-undang. Jadi untuk apa mereka mendekati saya,' jawabnya.

Olly Dombokambey diduga telah menerima uang sebesar US$ 1,2 juta dari proyek pengadaan KTP elektronik.  Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Namun Dombokambey menyangkal dirinya kenal dengan Andi Agustinus.  

"Sama sekali tidak kenal Agustinus. Baru lihat saat kasus korupsi e-KTP," demikian politisi PDI Perjuangan ini. [sam]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya