Berita

Olly Dondokambei/Net

Hukum

Olly: Banggar Tak Pernah Lihat Anggaran Proyek e-KTP

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 18:27 WIB | LAPORAN:

RMOL. Olly Dombokambey tidak pernah tahu ada pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri terkait proyek pengadaan KTP berbasis elektronik.

"Saya di Komisi XI sebagai Wakil Ketua bidang transfer daerah jadi tidak bicara soal belanja departemen. Tidak ada kaitannya dengan e-KTP,' ungkap Dombokambey saat memberi keterangan dipersidangan Korupsi e-KTP di PN Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta, Kamis (27/4).

Sejak menjadi wakil ketua Badan Anggaran (banggar) DPR, Olly tidak mengetahui adanya program prioritas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat pembahasan anggaran untuk tahun 2011 pun, Gubernur Sulawesi Utara itu mengklaim tidak tahu jika ada biaya optimalisasi untuk Kemendagri.


"Tidak ada pembahasan jenis belanja e-KTP. Banggar tidak melihat proyek Rp 5,9 T itu. Kami melihatnya Rp 2000 T secara nasional," tegasnya saat ditanya oleh Jaksa penuntut umum (JPU) terkait keterlibatannya ketika di komisi XI dengan proyek eKTP.

JPU sempat menanyakan apakah ada orang-orang yang mendekati dirinya untuk kepentingan anggaran proyek tertentu.

"Setelah disetujui komisi lain terkait proyek tertentu kami tidak boleh merubah apa pun itu melanggar undang-undang. Jadi untuk apa mereka mendekati saya,' jawabnya.

Olly Dombokambey diduga telah menerima uang sebesar US$ 1,2 juta dari proyek pengadaan KTP elektronik.  Ia diduga menerima uang dari Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma, Andi Agustinus, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Namun Dombokambey menyangkal dirinya kenal dengan Andi Agustinus.  

"Sama sekali tidak kenal Agustinus. Baru lihat saat kasus korupsi e-KTP," demikian politisi PDI Perjuangan ini. [sam]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya