Berita

Ahok saat di gedung KPK

Politik

Ini Lima Jabatan Yang Pas Untuk Ahok, Posisi Teratas Ketua KPK

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 08:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daripada didorong maju pada Pilkada di daerah lain, lebih baik Basuki T. Purnama berkiprah di level nasional setelah tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini mengingat kompetensi dan kapabilitas yang dimilikinya.

"Saya bersama dia hampir enam bulan. Jadi saya bisa menilai kompetensi Ahok," jelas I Gusti Putu Artha, yang pada Pilgub DKI kemarin menjadi pendamping Ahli Teman Ahok.

Dia menilai, Ahok memiliki kompetensi dan kesungguhan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Karena itu Negara mestinya memanfaatkannya.


Bagi mantan Komisioner KPU ini, setidaknya ada lima jabatan yang tepat bagi Ahok setelah lengser dari kursi DKI 1. Posisi teratas adalah Ketua KPK. "Tapi itu tidak mungkin selama Ketua KPK dipilih DPR," ucapnya.

Kedua, jabatan Menteri BUMN. Agar Ahok bisa mencegah perusahaan negara menjadi sapi perah. Ketiga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keempat, Menteri Dalam Negeri.

Kalau menjabat Mendagri, menurutnya, Ahok akan memangkas anggara daerah yang dihasilkan lewat kongkalikong. "Kelima, menjadi Kepala Bulog," tandasnya.

Sejauh ini, dia mengaku belum berbicara dengan Ahok. Sehingga Putu belum mengetahui apa keputusan yang diambil Ahok. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, Putu menambahkan, Ahok selalu menyerahkan kepada Yang Di Atas.

"Dia selalu mengatakan, 'saya hanya pion tergantung Tuhan yang menentukan. Jabatan diberi dan diambil oleh Tuhan'. Jadi dia tidak kaget sewaktu kalah. Karena sudah siap mental," pungkasnya. [zul]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya