Berita

Ali Taher Parasong

Politik

Ketua Komisi VIII: Perlu Pendekatan Komprehensif Untuk Atasi Persoalan Anak

RABU, 26 APRIL 2017 | 22:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dalam membangun negara, prinsip keadilan harus dijalankan dengan baik. Banyak persoalan sosial yang terjadi pada anak akibat kebijakan ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan yang belum berpihak kepada anak tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong, saat berbicara dalam Sesi Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA) di Goodway Hotel, Batam, (Rabu, 26/4).

"Dalam konteks politik, mari kita bangun komunikasi yang baik dalam melihat secara komprehensif persoalan anak tersebut. Sehingga persoalan anak bisa diselesaikan dengan baik dengan optimalisasi peran kementrian dan lembaga serta  masyarakat," ungkap tokoh Muhammadiyah ini.


Sebagai alumni Panti Asuhan, politikus PAN ini mengaku sedih kalau pelayanan sosial di LKSA  tidak optimal. Bahkan dia mendorong Kemensos memperbaiki laporan keuangan dari kondisi disclaimer menjadi WTP.

Dalam kesempatan itu, Ali Taher juga meminta hasil Rakernas II ini disampaikan ke DPR Komisi VIII sehingga bisa ditindaklanjuti. DPR akan menjadikannya sebagai bahan untuk mapping dan menentukan apa yang harus dilakukan DPR terkait persoalan-persoalan LKSA.

"Sehingga peningkatan pengasuhan keluarga yang berkualitas bisa diwujudkan," ungkapnya.

Dia berharap adanya kehadiran dan penghargaan negara terhadap anak-anak asuhan. Karena suatu saat negara ini akan diurus oleh anak-anak dari asuhan LKSA tersebut.

Sementara itu, Sekjen Fornas LKSA Jasra Putra mengingatkan agar program pemerintah lebih fokus dan terintegrasi dalam penyelesaian 4,5 juta anak terlantar. "Perhatian kita soal peran dan penguatan keluarga yang diasuh oleh LKSA bisa bersinergi dengan pemerintah yang salah satu persoalan hulu keterlantaran anak," jelasnya.

Dalam diskusi dan tanya jawab tersebut, peserta meminta Komisi VIII DPR RI untuk memperhatikan dan meningkatkan pembiayaan operasionak di LKSA, baik dalam bentuk pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur baik dalam betuk rehab ringan, sedang dan berat, peningkatan jumlah biaya hidup anak yang masih minim. Yakni diangka 3500/anak/hari menjadi 10.000 rupiah/anak/hari.

"Kemudian peserta juga meminta pemberian uang tali asih bagi pengasuh yang mendedikasikan pengabdianya 24 jam setiap hari dalam mengasuh anak dalam LKSA," tandasnya. [zul]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya