Berita

Sukamta

Politik

PKS Dukung Perjanjian Penetapan Batas ZEE Indonesia

RABU, 26 APRIL 2017 | 16:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh RUU Perjanjian Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2014 antara Indonesia dengan Filipina.

Perjanjian ZEE dengan Filipina ini merupakan salah satu dari beberapa perjanjian yang harus segera dibuat antara pemerintah dengan negara-negara tetangga yang masih memiliki sengketa terkait perbatasan wilayah.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI yang sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta saat melakukan Rapat Kerja bersama dengan pemerintah, Selasa (25/4).


Dia menambahkan sejak awal pihaknya telah mendesak pemerintah agar dengan segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga ini sebelum MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mulai berlaku akhir 2015 lalu.

"Salah satu penopang keberhasilan MEA adalah hubungan yang harmonis antarnegara tetangga. Ketidakjelasan batas wilayah bisa memicu konflik yang mengganggu keharmonisan hingga mengakibatkan tujuan MEA terancam," ungkapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini melanjutkan bahwa setidaknya ada dua hal penting yang mendasari perlunya perjanjian ini. Pertama, terkait dengan upaya perlindungan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

"Dari aspek perlindungan sumber daya alam ini, pemerintah perlu melindungi kekayaan alam Indonesia dari ancaman pencurian ikan dan sumber daya alam lainnya yang terkandung di wilayah tersebut," ungkapnya.

Kedua, pemerintah juga perlu memperhatikan dan melindungi wilayah perbatasan Indonesia, baik dari ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional, juga kejahatan transnasional.

Sebab, dengan adanya perjanjian ini akan memberikan kepastian hukum terhadap pulau-pulau terdepan dan juga perairan yang dimiliki oleh Indonesia, serta memperjelas wilayah kedaulatan negara dari segi hukum internasional.

"Lebih jauh lagi, perjanjian ini adalah wujud itikad baik politik luar negeri Indonesia, sebagai negeri terbesar di Asia Tenggara, yang berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan," tandas Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (BHLN) DPP PKS ini. [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya