Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data informasi statistik bidang PUPR.
Dengan adanya MoU ini, BPS diharapkan bisa memberikan dukungan data dan informasi bidang PUPR. Salah satunya adalah penguatan forum data di tingkat pusat dan daerah dalam upaya penerapan kebijakan satu data.
Dijelaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam forum data ini akan didiskusikan mengenai penggunaan definisi untuk menyamakan persepsi tentang indikator kinerja Kementerian PUPR. Sebagai contoh, irigasi teknis, backlog perumahan, rumah tidak layak huni, dan jalan mantap dan lain-lain.
“Saya berterima kasih pada BPS yang telah bersepakat melalui MoU ini dengan kami untuk bekerja sama dalam rangka menghimpun data tentang PUPR yang lebih baik ke depan. Saya kira data ini sangat powerfull. Dengan data yang akurat, kita dapat membuat perencanaan dan kebijakan yang baik,†ujarnya, Rabu (26/4).
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa MoU ini merupakan penguatan kerjasama setelah bergabungnya Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Kerjasama serupa, lanjutnya, telah dilakukan antara BPS dengan Kementerian Perumahan Rakyat sejak 2011 dalam berbagai bentuk.
“Di bidang perumahan BPS pernah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyediakan berbagai data terkait perumahan, mengenai kepemiliikan rumah dan rumah tidak layak huni. Bahkan pada tahun 2013 kita pernah lakukan survei khusus mengenai pendatang warga baru dari Timor-Timur yang dilakukan khusus di 8 Kabupaten/Kota NTT dalam rangka menyediakan perumahan bagi pengungsi,†kata Suhariyanto.
Sementara itu, untuk bidang PU, kerjasama yang pernah dilakukan lebih bersifat general seperti menyediakan data dan informasi mengenai infrastruktur permukiman. Namun juga ada yang sangat khusus, yaitu membuat neraca satelit konstruksi di tahun 2011.
Pendataan neraca satelit konstruksi bertujuan untuk mengetahui industri apa saja yang menyertai dalam satu proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, sehingga bisa dioptimalkan keberadaannya.
[ian]
