Pimpinan Komisi XI: Pemerintah Tidak Usah Turunkan Bunga KUR Sampai 7 Persen

Penerapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah salah sasaran. Persoalan terbesar dari program itu bukan suku bunga KUR yang terlalu besar, tetapi karena rakyat tidak bisa mengakses KUR.

"Kalau bunganya 13 persen juga rakyat mau ambil. Persoalannya, ketika dia mengajukan (KUR), ditolak. Itu yang harus kita selidiki, kenapa KUR didapat orang-orang itu saja," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Tohir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sempat mengatakan bahwa pemerintah akan menurunkan bunga KUR hingga 7 persen. Tetapi, Tohir menilai sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan.

"Kalau (bunga KUR) diturunkan satu persen artinya negara akan menyubsidi Rp 1 triliun. Daripada diturunkan, lebih baik tambah saja KUR-nya. Tambah Rp 2 triliun, bunganya tetap. Rakyat pasti ambil, asalkan diberikan akses," jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dia juga menuding KUR selama ini tidak sesuai peruntukan. Buktinya, KUR yang dialirkan ke sektor produksi hanya 22 persen, sementara 60 persen dialirkan ke sektor perdagangan.

Diberitakan sebelumnya bahwa tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR naik sekitar 10 persen dari tahun lalu yang senilai Rp 100 triliun. Pada penyaluran KUR 2017, pemerintah ingin meningkatkan penyaluran di sektor produksi menjadi 40 persen dari yang sebelumnya hanya 22 persen.

"Orang-orang perdagangan itu sudah punya ruko, mobil dan sebagainya. Kenyataannya 60 persen dialirkan ke orang-orang itu saja, implementasinya tidak benar. Ini akan kita perbaiki," tegas dia. [ald]