Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Penguasa Semakin Gamblang Berpihak Pada Ahok

SELASA, 25 APRIL 2017 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah secara telanjang mempertontonkan keberpihakannya kepada terdakwa penistaan agama, Basuki Purnama alias Ahok.

Tuntutan ringan, 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan, yang dijatuhkan jaksa penuntut umum (JPU) merupakan indikasi bahwa penguasa sedang melindungi Ahok.

Tokoh politik nasional, Rachmawati Soekarnoputri, menilai tuntutan ringan itu sebagai sandiwara pengadilan yang dipertontonkan terang-terangan. Padahal, kasus penistaan agama itu memiliki yurisprudensi yang cukup banyak. Sebut saja sosok Arswendo dan Lia Eden yang dihukum sesuai tindak pidana yang dilakukannya.


"Kalau dibandingkan dengan Ahok, jelas tampak sekali (pembelaan penguasanya)," ujar wanita yang akrab disapa Mbak Rachma itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Park Lane Hotel, Jakarta, sesaat lalu (Selasa, 25/4).

‎Dia tegaskan, pembelaan kepada Ahok oleh penguasa sudah dimulai sejak proses penetapan tersangka yang begitu lama hingga sidang yang berbelit-belit sampai mengundang emosi rakyat.

"Termasuk sudah makan korban. Termasuk saya yang disangkakan makar. Padahal ini sebetulnya penggiringan opini, karena kita bicara keadilan tapi seolah dianggap kita melawan negara," sambung Pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno ini.

Pembelaan penguasa kepada Ahok berlanjut dalam persidangan. ‎Penundaan sidang pembacaan tuntutan Ahok yang diminta JPU adalah salah satu indikasinya. Penundaan pembacaan tuntutan yang dilakukan jelang pemungutan suara itu didasari alasan yang tidak masuk akal, yaitu berkas tuntutan belum selesai diketik.

"Kemarin saya kaget, kok yudikatif bisa diintervensi gitu ya. Itu sangat menyakiti perasaan orang yang cari keadilan," sambung Mbak Rachma.

Kini, sandiwara pengadilan kembali dipertontonkan. Tuntutan atas Ahok tidak sesuai rasa keadilan rakyat.

"Cara-cara begitu semakin menampakkan bahwa ada hidden agenda (penguasa) yang sebetulnya tidak sejalan dengan kehendak rakyat," pungkasnya.‎ [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya