Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Penguasa Semakin Gamblang Berpihak Pada Ahok

SELASA, 25 APRIL 2017 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah secara telanjang mempertontonkan keberpihakannya kepada terdakwa penistaan agama, Basuki Purnama alias Ahok.

Tuntutan ringan, 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan, yang dijatuhkan jaksa penuntut umum (JPU) merupakan indikasi bahwa penguasa sedang melindungi Ahok.

Tokoh politik nasional, Rachmawati Soekarnoputri, menilai tuntutan ringan itu sebagai sandiwara pengadilan yang dipertontonkan terang-terangan. Padahal, kasus penistaan agama itu memiliki yurisprudensi yang cukup banyak. Sebut saja sosok Arswendo dan Lia Eden yang dihukum sesuai tindak pidana yang dilakukannya.


"Kalau dibandingkan dengan Ahok, jelas tampak sekali (pembelaan penguasanya)," ujar wanita yang akrab disapa Mbak Rachma itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Park Lane Hotel, Jakarta, sesaat lalu (Selasa, 25/4).

‎Dia tegaskan, pembelaan kepada Ahok oleh penguasa sudah dimulai sejak proses penetapan tersangka yang begitu lama hingga sidang yang berbelit-belit sampai mengundang emosi rakyat.

"Termasuk sudah makan korban. Termasuk saya yang disangkakan makar. Padahal ini sebetulnya penggiringan opini, karena kita bicara keadilan tapi seolah dianggap kita melawan negara," sambung Pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno ini.

Pembelaan penguasa kepada Ahok berlanjut dalam persidangan. ‎Penundaan sidang pembacaan tuntutan Ahok yang diminta JPU adalah salah satu indikasinya. Penundaan pembacaan tuntutan yang dilakukan jelang pemungutan suara itu didasari alasan yang tidak masuk akal, yaitu berkas tuntutan belum selesai diketik.

"Kemarin saya kaget, kok yudikatif bisa diintervensi gitu ya. Itu sangat menyakiti perasaan orang yang cari keadilan," sambung Mbak Rachma.

Kini, sandiwara pengadilan kembali dipertontonkan. Tuntutan atas Ahok tidak sesuai rasa keadilan rakyat.

"Cara-cara begitu semakin menampakkan bahwa ada hidden agenda (penguasa) yang sebetulnya tidak sejalan dengan kehendak rakyat," pungkasnya.‎ [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya