Berita

Aboe Bakar Alhabsyi/Net

Politik

PKS: Jaksa Tidak Jalankan Fungsi Penuntut Umum Di Sidang Ahok

SELASA, 25 APRIL 2017 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Tuntutan ringan dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi preseden buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, masyarakat luas secara gamblang akan melihat bahwa hukum tumpul pada mereka yang punya kuasa.

Begitu kata politisi PKS Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/4).

Masyarakat, kata dia, melihat bahwa jaksa tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Padahal, menurut UU Kejaksaan maupun KUHP, fungsi jaksa dalam proses peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum.


"Pada kasus Ahok, jaksa secara nyata tidak menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum secara optimal. Bahkan beberapa kalangan masyarakat melihat jaksa sebagai pembela Ahok, daripada sebagai penuntut umum," ujarnya.

Jaksa juga dinilai mengabaikan Yurisprudensi yang selama ini diputuskan peradilan di Indonesia. Misalkan saja Aswendo, Sebastian Joe, dan Antonius Bawengan yang masing-masing divonis 5 tahun penjara pada kasus yang berbeda, Tajul Muluk divonis 4 tahun penjara, Lia Eden dengan 2,5 tahun penjara.

"Semua kasus penistaan agama tersebut mendapatkan vonis yang sangat tinggi, namun Ahok hanya dituntut pidana percobaan oleh Jaksa, yang artinya Ahok tidak akan dipenjara," sambung anggota Komisi III DPR RI itu.

Tidak hanya itu, kata Aboe, jaksa juga telah mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 516 Tahun 1964, yang pada pokoknya menilai bahwa agama merupakan unsur yang amat penting bagi pendidikan rokhaniah.
"Maka Mahkamah Agung menginstruksikan agar para pelaku penistaan agama diberikan hukuman berat," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya