Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, diduga kuat sebagai menteri yang masuk target reshuffle Presiden Joko Widodo.
"Kalau Anda tanya kira-kira menteri siapa yang akan dicopot, sebagai seorang ilmuwan politik firasat saya mengatakan Menteri Agraria itu akan dicopot," kata analis politik dan militer Indonesia, Salim Said, dalam diskusi bertajuk "Partai Politik dan Budaya Korupsi" di Puri Denpasar Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Salim diminta menanggapi pernyataan Jokowi yang berjanji tak akan segan-segan mencopot menteri jika tak berhasil mencapai target pemerintah.
Hal menyangkut reshuffle disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017, Sabtu (22/4). Dalam sambutannya kala itu, Jokowi memaparkan dua agenda besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yaitu redistribusi aset dan reforma agraria. Soal redistribusi aset, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini terdapat 126 juta bidang tanah, tapi baru 46 juta yang telah disertifikat. Ini jelas masalah, karena warga yang tidak memiliki sertifikat terhambat untuk mengkases modal ke lembaga keuangan. Jokowi pun menetapkan target untuk Menteri Agraria/Kepala BPN mengeluarkan 7 juta sertifikat pada 2018, dan 9 juta sertifikat pada 2019 untuk rakyat.
"Target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain, bisa diganti (menterinya)," tegas Jokowi.
Di mata Salim Said, ancaman reshuffle kabinet merupakan strategi Jokowi untuk menunjukkan bahwa hanya dia yang memegang kendali pemerintahan.
"Itu adalah langkah Beliau untuk menunjukan
i'm in command. Apakah dia berhasil atau tidak? Sebab ada orang yang sudah dipilih, tapi dicopot lagi, seperti Rizal Ramli," jelas Salim yang pernah menjadi wartawan sejak zaman Orde Lama.
Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi Salim yakin bahwa perombakan kabinet akan terjadi dalam waktu tidak lama lagi. Sebab, belum lama ini Jokowi juga pernah mengeluh soal pertahanan negara yang kurang optimal.
"Soal siapa yang menggantikan, saya enggak tahu. Yang jelas itu harus orang yang di mata Presiden Jokowi yang mendukung dia, yang bisa kontrol," imbuhnya.
[ald]
