Berita

Setya Novanto/net

Politik

HEBOH E-KTP

Yorrys: Ketua Umum Golkar Hampir Pasti Jadi Tersangka

SENIN, 24 APRIL 2017 | 14:18 WIB | LAPORAN:

Internal Partai Golkar mulai bergejolak akibat proses hukum terhadap Ketua Umum mereka, Setya Novanto, dalam perkara korupsi proyek E-KTP  

"Kami sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses hukum Ketua Umum. Enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi ini bagaimana Golkar selamatkan partai," ujar politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, dalam diskusi bertajuk "Partai Politik dan Budaya Korupsi" di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pekan lalu, salah seorang saksi dari konsorsium proyek E-KTP menyebutkan bahwa Setya Novanto mendapat bagian 7 persen dari proyek pengadaan. Novanto pun sudah dicegah ke luar selama enam bulan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Yorris menyatakan, struktur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, DPP tingkat 1 dan 2, sampai Dewan Pakar mendukung langkah konsolidasi tersebut. Mereka menilai konsolidasi sangat penting agar Golkar mampu menghadapi proses Pilkada Serentak tahun 2018, dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2019.

"Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang, sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," ujar
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Golkar ini.

Meski begitu, Yorrys belum memastikan apa langkah konkret yang akan diambil partai terkait kasus hukum Novanto.

"Kami sedang mewacanakan dengan berbagai langkah berlandaskan aturan yang terikat dengan perundang-undangan," ungkap Yorrys.

Ia menambahkan bahwa masih ada banyak kader Golkar yang memiliki integritas dan kapabilitas memimpin partai. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya