Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras baru-baru ini meninjau kemajuan pembangunan Bendungan Karalloe, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menteri Basuki dan rombongan mengunjungi lokasi bendungan menggunakan helikopter setelah sebelumnya meninjau Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo.
Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Kepala Pusat Bendungan Made Sumiarsih, dan Kepala Balai Pompengan Jeneberang Agus Setiawan.
Menteri Basuki mengatakan, pembangunan Bendungan Karalloe bertujuan untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan di Sulsel yang merupakan lumbung pangan nasional.
"Saya minta kepada seluruh tim dari BBWS Pompengan Jeneberang maupun kontraktor untuk melakukan percepatan pembangunan yang signifikan agar keterlambatannya tidak terlalu jauh dari kontrak awal," kata Menteri Basuki melalui siaran pers Biro Komunikasi Kementerian PUPR, Minggu (23/4).
Pembangunan bendungan dilakukan oleh PT. Nindya Karya (Persero) sejak tahun 2013 hingga 2017 dengan progres fisik saat ini masih 12,7 persen. Keterlambatan dikarenakan adanya masalah pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lama sehingga target penyelesaian bendungan mundur dari jadwal semula. Namun demikian kini pembebasan tanah sudah sangat pesat kemajuannya mendekati 100 persen.
Dari total luas 229,28 hektar yang dibutuhkan, saat ini lahan yang telah bebas 94,48 persen atau seluas 215,04 hektar senilai Rp 77,5 miliar. Sisanya yakni 5,52 persen atau seluas 14,24 hektar yang tersebar di 2 Kecamatan yakni Tompobulu dan Biringbulu ditargetkan akan selesai tahun ini.
"Masalah kekurangan dana untuk lahan dan konstruksi fisik bendungan agar segera dilaporkan kepada Dirjen Sumber Daya Air agar segera dapat dialokasikan anggarannya," kata Basuki.
Selanjutnya ia menargetkan Bendungan Karalloe bisa selesai sebelum 2019, apalagi masyarakat sudah merelakan tanahnya. Untuk itu Kementerian PUPR melalui BWS Pompengan Jeneberangan - Ditjen Sumber Daya Air akan fokus mengakselerasi penyelesaiannya dengan bekerja lebih cepat dan lebih keras dengan sistem tiga shift selama tujuh hari dalam seminggu. Jadwal pelaksanaan akan diperbaiki sebagai panduan pelaksanaan agar target penyelesaian pada tahun 2019 dapat dicapai.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 40,50 juta m3 yang dapat mengairi sawah irigasi teknis seluas 7.004 hektar sehingga akan meningkatkan intensitas tanam dari 150 persen menjadi 250 persen.
Manfaat lainnya sebagai sumber air baku 440 liter/detik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan daya 4,5 MW serta pengendalian banjir Sungai Karalloe. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa namun juga Kabupaten Takalar dan juga Kabupaten Jeneponto yang juga menikmati aliran air dari bendungan.[wid]
