Isu reshuffle kabinet yang sudah mereda awal bulan lalu, kembali menghangat. Gara-garanya, Presiden Jokowi menyatakan sangat mungkin mencopot atau mengganti menteri yang gagal mencapai target yang telah ditetapkannya. Apakah pernyataan ini menjadi tanda reshuffle semakin dekat?
Pernyataan akan mencopot menteri yang gagal mencapai target itu diutarakan Jokowi ketika berpidato dalam Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Sabtu (22/4).
Dalam acara itu Jokowi didampinti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasinal (BTN) Sofyan Djalil, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin.
Dalam sambutannya, Jokowi memaparkan dua agenda besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yaitu: redistribusi aset dan reforma agraria. Soal redistribusi aset, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini terdapat 126 juta bidang tanah, tapi baru 46 juta yang telah disertifikat. Ini jelas masalah, karena warga yang tidak memiliki sertifikat terhambat untuk mengkases modal ke lembaga keuangan. Jokowi pun menetapkan target untuk Menteri Agraria/Kepala BPN mengeluarkan 7 juta sertifikat pada 2018, dan 9 juta sertifikat pada 2019 untuk rakyat.
"Target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain, bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya," kata Jokowi. Saat ini, lanjut Jokowi, Kementerian Agraria/BPN baru mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam waktu setahun.
Jokowi mengaku sudah terbiasa memberikan target yang harus dicapai kepada para menterinya. Menurutnya, jika tidak diberikan target yang konkret, sampai kapan pun, 126 juta lahan yang belum bersertifikat tidak akan selesai.
"Bayangkan kalau setiap tahun hanya 400 ribu, akan berapa puluh tahun penyertifikatan ini bisa diselesaikan? Ini akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses ke permodalan, karena tidak memiliki jaminan," katanya.
Kata Jokowi, di negara mana pun sertifikat adalah "properti right" yang diberikan negara kepada rakyat. Sebab, dengan itulah rakyat memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga keuangan.
Kembali ke masalah pencopotan, bukan kali ini saja Jokowi menyampaikan ancaman seperti itu. Akhir tahun lalu, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang jadi sasarannya. Saat itu Jokowi menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh dua kali lipat di 2019, yaitu menjadi 20 juta wisman. Menurut Jokowi, angka tersebut realistis jika melihat banyaknya destinasi wisata di Tanah Air.
"Target saya ke Menpar 20 juta. Kalau enggak ketemu 20 juta, ya dicopot," kata Jokowi, dalam pembukaan Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, awal Desember lalu.
Jika menengok sebelum-sebelumnya, gaya Jokowi mengevaluasi menterinya di depan hadirin ini sudah jadi ciri khasnya. Terkadang evaluasi itu berujung reshuffle, terkadang tak berujung apa-apa. Misalnya, jelang reshuffle jilid kedua Oktober lalu. Dua bulan sebelum reshuffle, Jokowi mengundang barisan relawannya makan siang di Istana dan membeberkan kinerja para menterinya. Usai itu, Jokowi membuat cuitan di Twitter soal perombakan kabinet.
"Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya," tulisnya di @jokowi. Sebelum itu, pada Juli Jokowi juga menyinggung rencana melakukan reshuffle kabinet untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi di sektor sumber daya energi.
Awal bulan lalu, isu reshuffle sempat berhembus usai Jokowi memanggil Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar ke Istana dan melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Jurubicara Presiden Johan Budi mengakui sudah menanyakan perihal isu tersebut ke Jokowi. Saat itu, Jokowi menjawab tidak ada rencana reshuffle.
Dalam isu reshuffle kali ini, ada beberapa pos menteri yang disebut-sebut kena rombak. Misalnya, Nasarudin Umar akan menggantikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian, Darmin Nasution di posisi Menko Perekonomian dikabarkan kena reshuffle dan digantikan Sri Mulyani. Menpan RB Asman Abnur dikabarkan ikut digusur lantaran sikap PAN yang dinilai
ngeyel di Pilgub DKI Jakarta.
Terkait isu itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle adalah hak perogratif presiden. Ada pun Ketua Umum PPP Romahurmuziy menceritakan, reshuffle hanya sekadar isu.
"Hampir setiap pekan saya ketemu dengan Presiden. Beliau tidak pernah membicarakan soal itu. Paling tidak sampai pekan ini," kata Romi, kepada redaksi, pekan lalu.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio yakin, ancaman Jokowi itu menandakan bahwa reshuffle makin dekat. Dia menduga reshuffle jilid III akan digelar usai Lebaran nanti.
"Reshuffle dilakukan bukan hanya sebatas kinerja tapi persiapan Jokowi menghadapi Pilpres 2019," katanya Sabtu malam.
Siapa yang akan diganti? Hendri menduga ada beberapa menteri yang akan kena rombak. Menteri-menteri itu terutama yang tidak bisa melaksanakan janji-janji kampanye Jokowi dulu. Menteri-menteri itu bisa berasal dari parpol maupun profesional.
[rus]
