Din Syamsuddin: Jangan Usik Rasa Keadilan Rakyat!

Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan perkara kecil. Karena itu sebaiknya jangan ada yang menganggapnya sepele.

"Ujaran kebencian yang ditebarnya dari Kepulauan Seribu, September tahun lalu, merupakan bentuk intoleransi dan anti kebhinekaan yang nyata. Jika dibiarkan, potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama dan antar etnik di negara Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," kata cendekiawan Islam, Din Syamsuddin, dalam keterangan tertulis (Sabtu, 22/4) .

Din menyatakan, tindakan penistaan seperti yang dilakukan Ahok harus diamputasi melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Ahok, yaitu 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan, disebut Din secara kasat mata mengabaikan rasa keadilan rakyat dan menunjukkan secara nyata keberpihakan pemerintah untuk melindungi terdakwa Ahok.  Pengabaian itu sudah terendus sejak pengadilan menunda sidang pembacaan tuntutan dari 11 April menjadi 20 April atau sehari sesudah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.

"Penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yang mengada-ada dan penuntutan hukum sangat ringan yang bertentangan dengan yurisprudensi yang ada, dirasakan sebagai kecenderungan mempermainkan hukum," kata Ketua Dewan Kehormatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Jika dibiarkan, lanjut Din, maka akan menimbulkan ketakpercayaan kepada instansi penegak hukum dan dapat menimbulkan ketidaktaatan rakyat (disobedience) terhadap hukum dan penegakan hukum.

Din menegaskan, demi penegakan negara berdasarkan hukum, kecenderungan mempermainkan hukum harus dihentikan. Begitu pula sidang kasus dugaan penistaan agama mesti diluruskan.

"Saatnya rakyat warga negara, lintas agama, suku, golongan dan lapisan, bersatu padu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan usik rasa keadilan rakyat, karena rakyat akan bangkit berdaulat, dan Gusti Allah ora sare," pungkas Din. [ald]