Kendati belum dilantik, pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus mulai ancang-ancang dan menyiapkan program agar akselerasi keadilan dan pemerataan ekonomi segera berjalan.
Karena selama ini yang menjadi sumber disharmoni warga ialah ketimpangan ekonomi dan mandulnya implementasi keadilan oleh negara.
Ketua Masyarakat Harmoni untuk Keadilan (MHK), Syahrul Efendi Dasopang, mengingatkan program akselerasi pemerataan dan keadilan jangan hanya bersifat sementara, seremonial dan charity. Namun harus sungguh-sungguh bertujuan sistematis melenyapkan ketimpangan.
"Program akselerasi pemerataan dan keadilan ini banyak sekali yang dapat diinisiasi. Pada prinsipnya, hal ini adalah membebaskan warga dari lingkaran kemiskinan dan eksploitasi," ungkap Syahrul dalam keterangannya (Jumat, 21/4).
Menurutnya, keberdayaan ekonomi warga ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dari hasil kerja dan/atau produksi mereka, bukan dari utang, harus menjadi parameter untuk mencermati perkembangan kemampuan ekonomi warga dan lebar-sempitnya ketimpangan ekonomi antar warga.
"Selama hal ini tidak menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah, selama itu pula sumber ketegangan dan konflik akan selalu tersedia," tekan Sekretaris MHK, Fuad Adnan.
Karena itu, MHK menekankan agar probem ketimpangan ekonomi ini sungguh-sungguh diutamakan sebagai program 100 hari pemerintahan Anies-Sandi supaya masyarakat puas dan lelah yang mereka rasakan selama kampanye pemenangan paslon tertebus.
"Hanya dengan pemerataan ekonomi, kualitas persatuan dan harmoni antar warga dapat terbangun dengan alami dan berkualitas serta tidak bersifat seremonial," tandasnya.
[zul]
