Larangan Ekspor CPO Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi

Ekspor Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu andalan bagi pemasukan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,6 persen di tahun 2018, seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Jokowi bahwa kurangnya penerimaan negara mempengaruhi dana alokasi umum ke daerah akan semakin parah akibat larangan ekpor CPO oleh negara-negara dalam Uni Eropa. Dengan demikian akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena minimnya dana alokasi umum.

"Jelas larangan ekpor CPO ke Uni Eropa yang dikeluarkan parlemen Uni Eropa lebih disebabkan buruknya kinerja kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan industri sawit. Dalam melawan kampanye hitam yang dilakukan LSM-LSM lokal dan luar negeri terhadap Industri sawit Indonesia," jelas Direktur Kajian Ekonomi Agroindustri Indonesia Development Monitoring (IDM) Ferdinand Situmorang kepada wartawna di Jakarta, Kamis (20/4).

Menurutnya, ketidakbecusan dan peyelewengan dana kampanye industri sawit Indonesia menyebabkan parlemen Uni Eropa menuduh industri sawit Indonesia telah membuat banyak kerusakan hutan, memperkerjakan anak-anak, serta marak pratik korupsi dalam pengadaan lahan. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dikampanyekan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun dari luar negeri bisa ditelan bulat-bulat oleh parlemen Uni Eropa dan diamandemenkan untuk melarang masuknya CPO asal Indonesia

"Sangat jelas larangan ekspor CPO oleh Uni Eropa sebagai bentuk kinerja buruk menteri kehutanan dan lingkungan hidup yang gagal melakukan sosialisasi dan pendataan. Bahwa area kebun sawit tidak masuk kategori hutan tapi masuk area pengunaan lain yang sudah tidak masuk area hutan lindung atau kawasan budidaya kehutanan," beber Ferdinand.

Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi tidak menganggap enteng kebijakan larangan ekspor CPO oleh Uni Eropa. Karena akan berdampak buruk pada perekonomian daerah-daerah yang memiliki perkebunan sawit. Selain juga bisa membuat harga tandan buah segar (TBS) sawit tambah anjlok dan menyebabkan petani sawit dan pelaku ekonomi sekitar perkebunan menurun pendapatanya

"Harus ada evaluasi khusus kepada menteri kehutanan dan lingkungan hidup akibat larangan ekspor ini. Dan evaluasi terhadap dana-dana BPDP yang katanya digunakan untuk promosi produk sawit Indonesia," tegas Ferdinand. [wah]