Sanksi apapun yang diberikan Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara tidak akan pernah berhasil menekan negeri Kom Jong Un itu. Faktanya, Korea Utara berhasil menjadi salah satu negara nuklir (nuclear power) walaupun dijatuhkan sanksi dan diasingkan dari pergaulan internasional lebih dari setengah abad lamanya.
Demikian antara lain disampaikan Dutabesar Republik Rakyat Demokratik Korea An Kwang Il dalam jumpa pers di Kedutaan Korut, Jalan Teluk Betung, Jakarta, Kamis pagi (20/4).
“Kami mengecam keras dan menolak apa yang disebut sebagai resolusi PBB. Resolusi itu bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan RRDK,†ujarnya.
Dubes An mengatakan, uji coba nuklir dan peluncuran satelit yang dilakukan negaranya merupakan bagian dari hak mereka untuk membela diri. Bahkan sesungguhnya, itu mereka lakukan sebagai respon atas ancaman dan tekanan dari pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Korea Utara merasa perlu untuk menguji coba sistem persenjataan mereka untuk membangun kekuatan dalam mengantisipasi serangan dari pihak AS yang mungkin terjadi kapan saja.
“Sistem pertahanan diri kami ditujukan untuk membela harga diri bangsa dan hak kami untuk mempertahankan eksistensi di tengah peningkatan ancaman dari AS,†masih ujar Dubes An yang dalam jumpa pers didampingi Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa.
“Itu adalah hak legitimasi yang dimiliki oleh negara berdaulat dan tidak pernah dilarang oleh hukum internasional apapun,†sambungnya.
Hak itu, masih kata Dubes An, dicantumkan dalam Artikel ke 51 Piagam PBB dan Artikel ke 12 Deklarasi Hak dan Tugas Negara.
Tetapi, hak dasar yang dimiliki oleh Korea Utara diabaikan oleh Amerika Serikat yang mempabrikasi sanksi melalui Resolusi 2270 Dewan Keamanan PBB bulan Juni 2016 dan Resolusi 2321 bulan November 2016.
[dem]
