Radikalisme dan intoleransi yang dihembuskan selama ini merupakan kampanye atau propoganda politik untuk menuduh kelompok masyarakat tertentu. Kemudian pada akhirnya label tersebut disematkan kepada semua pihak yang berbeda sikap dalam politik.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak terkait dinamika politik yang terjadi selama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, mulai putaran pertama hingga putaran kedua.
"Setelah hiruk pikuk Pilkada langsung DKI Jakarta, yang penuh dengan intrik tajam, bahkan dipenuhi dengan teror-teror perpecahan, saatnya kita kembali bersatu, memajukan dan menggembirakan Indonesia," ungkapnya.
Dahnil berharap isu jualan kebhinekkan dan keragaman sekaligus tuduhan kepada kelompok berbeda sebagai intoleran, radikalis, segera dihentikan. Terutama pasca selesainya Pilkada DKI. Menurutnya saat ini warga Jakarta dan umumnya untuk bersatu.
"Oleh sebab itu, saya berharap laku isu menuduh pihak lain yang berbeda sikap dengan tuduhan radikalis dan intoleran tidak lagi dilakukan pada momentum politik berikutnya. Karena tindakan seperti itu justru menjadi ancaman terhadap keberagaman dan Pancasila," katanya mengingatkan.
Karena dia percaya tidak ada tempat bagi intoleransi dan radikalisme di Tanah Indonesia. Mayoritas umat beragama terutama umat Islam menempatkan Pancasila sebagai kesepakatan bersama sebagai bangsa.
"Jadi stop menjadi kan toleransi dan keberagaman sekedar komoditi dan propoganda politik. Mari momentum usainya Pilkada DKI Ini kita menghadirkan toleransi yang otentik, bukan toleransi yang dipenuhi praktek rente dan
politicking," tandas Presiden Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network ini.
[zul]
