Pengelolaan keuangan negara masih berlepotan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II-2016 menemukan potensi kerugian sebesar Rp 19,48 triliun. Penyebabnya, para pengelola negara tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil audit tersebut, kemarin secara resmi dilaporkan Pimpinan BPK ke Presiden Jokowi, di Istana Negara. Laporan terseÂbut dirangkum dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan SeÂmester (IHPS) II 2016. Dalam laporannya, BPK menyebutkan, menemukan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakÂpatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan dengan potensi kerugian negara senilai Rp 19,49 triliun.
"Dari ketidakpatuhan itu, permasalahan yang berdampak finansial sekitar 32 persen atau senilai Rp 12,59 triliun. Ada juga yang jelas-jelas merugikan negara, yakni sebanyak 1.205 temuan dengan nilai Rp 1,37 triliun atau 61 persen. Dan, 329 potensi kerugian negara sebesar 17 persen yang nilainya lebih besar Rp 6,55 triliun," ungkap Ketua BPK Harry Azhar Azis usai bertemu Jokowi.
Harry menuturkan, temuan tersebut merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil PemerikÂsaan di kementerian, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia tidak menjelaskan secara rinci lembaga atau entitas badan usaha mana yang kebijakannya menuai kerugian negara. Namun, dia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meneruskan temuan itu.
"Temuan-temuan yang terÂindikasi merugikan negara kita serahkan ke kepolisian," tegasÂnya.
Selain soal potensi keruÂgian negara, dalam laporan tersebut, BPK menyampaikan tiga permasalahan yang harus segera ditangani. Sehingga, bisa mengurangi terjadinya potensi kerugian.
Pertama, soal jaminan kesehatan nasional. Menurut Harry, jumlah dan fasilitas sumber daya manusia belum memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan. "Ada 155 pemerintah daerah (pemda) yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional," ungkap Harry.
Kedua, belum diaturnya pemÂbagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana sekolah jenjang SD, SMP, SMA/ SMK antara pemerintah pusat, pemda, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, perlu aturan lebih lanjut dengan peraÂturan pemerintah.
Dan ketiga, soal pajak. WaÂjib Pajak (WP) Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat Kantor Pajak Pratama (KPP) WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp 910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp 538,13 miliar.
Selain itu, Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 117,70 miliar.
Segera Ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet (Sekab) Pramono Anung memastikan Presiden Jokowi Akan meninÂdaklanjuti hasil laporan yang disampaikan BPK.
"Presiden Jokowi menginginkan suatu pemerintahan yang transparan dan kredibel. KaÂlau ada permasalahan, maka segera diselesaikan," ungkap Pramono.
Pramono mencontohkan, Presiden mendorong peningkatan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di beberapa kementerian dan/atau lembaga. Hal itu sudah mendapatkan hasil positif. Semula Pemda mendaÂpatkan WTP sekitar 46 sampai 47 persen, sekarang sudah naik menjadi 58 persen.
"Presiden ingin WTP terus ditingkatkan. Karena, transparansi menjadi kata kunci perÂbaikan pemerintahan," ucap Pramono. ***
