. Jelang hari pencoblosan putaran dua Pilgub DKI, publik dipertontonkan dengan informasi kegiatan bazar, pasar murah sembako, pembagian kursi roda, serta pembagian uang atau bentuk iming-iming lainnya yang dilakukan secara masif dan sistematis.
Kegiatan semacam ini merupakan bentuk lain dari tindakan money politik dengan bertujuan mengiring seseorang untuk mencoblos kandidat tertentu.
Begitu kata Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Transformasi (Pusaran) Indonesia Muzakkir Djabir kepada redaksi, Selasa (18/4).
Dijelaskan Muzakkir bahwa demokrasi modern sejatinya menuntut dan menuntun nalar sehat untuk berkontestasi secara fair, dengan mengedepankan program-program yang dianggap relevan dan dapat menjadi solusi atas problematika yang dihadapi oleh masyarakat atau daerah tertentu.
"Aksi money politik merupakan tindakan primitif dalam demokrasi modern dan hanya dilakukan oleh pihak yang kehilangan akal sehat dan nalar berdemokrasi," ujarnya.
Praktik politik uang, lanjutnya, juga merupakan pembajakan terhadap demokrasi yang merusak tatanan dan pilar demokrasi sehat.
Untuk itu, Pusaran Indonesia mendesak kepada KPU DKI Jakarta untuk memastikan pemilihan terselenggara secara transparan, jujur, bebas, dari intervensi. Termasuk, memastikan pemilik suara dapat menggunakan hak pilihnya.
"Kami juga mendesak Bawaslu DKI Jakarta untuk secara intens mengawasi proses pemilihan, khususnya di masa tenang sampai pada proses perhitungan suara, serta memberikan sanksi tegas pada kandidat yang melakukan pelanggaran," pungkasnya..
Sementara kepada civil society, Muzakkir mengimbau untuk terus memantau dan memastikan bahwa proses demokrasi DKI berjalan sehat.
"Sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia juga berjalan dengan baik dan semakin berkualitas," pungkasnya.
[ian]
