Berita

Eko Sulistyo/Net

Politik

Eko Sulistyo: Media Massa Di Indonesia Larut Dalam Kebisingan Demokrasi

SENIN, 17 APRIL 2017 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Media massa di Indonesia saat ini sudah larut dalam kebisingan demokrasi. Di DKI Jakarta pun demikian. Dalam fenomena ini, media rating menjadi berhala atau sebagai panglima.

Demikian kritik kepada media dari Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo, dalam diskusi bertema "Kekeliruan Kebebasan Kebablasan: Menyusun Disain Komunikasi Politik Yang Sehat" di Jaya Suprana Institute, Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/4).

"Bad news is good news. Sesuatu dilihat sebagai fakta tidak bagus, maka itu menjadi berita. Ini yang kemudian menyebabkan media larut dalam kebisingan demokrasi," jelas Eko.


Padahal, menurut dia, peran media massa adalah menjadi alarm. Misalnya, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Jika ada suasana mengarah pada titik membahayakan, maka media menjadi alarm.

"Yang sekarang ini tidak terjadi, justru larut dalam kebisingan demokrasi," tambah dia menekankan.

Hal ini menjadi catatan tersebut buat dia dalam diskusi hari ini karena sebentar lagi Indonesia akan menjadi kesempatan tuan rumah World Press Fredom Day 2017.

"Sebetulnya tidak hanya media, tapi juga pemerintah harus lihat persoalan ini secara jernih. Dalam perkembangan teknologi informasi, harus memiliki peran kunci dalam upaya penguatan nilai toleransi, mampu memberikan pencerahan dan literasi media kepada masyarakat dan terlibat dalam memerangi hoax, fake news dan sebagainya," urai Eko.

Terkait itu, ditambahkannya bahwa sampai hari ini demokrasi di Indonesia itu masih dalam kendali para oligarki. Setelah gerekan reformasi, oligarki politik ibarat virus, bisa menyebar termasuk kepada parpol dan ormas keagamaan.

"Masyarakat sipil dan media tidak tuntas melihat aspek ini. Dalam demokrasi prosedural, ada peran dari mereka dalam desain ini," jelasnya. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya