Berita

Eko Sulistyo/Net

Politik

Eko Sulistyo: Media Massa Di Indonesia Larut Dalam Kebisingan Demokrasi

SENIN, 17 APRIL 2017 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Media massa di Indonesia saat ini sudah larut dalam kebisingan demokrasi. Di DKI Jakarta pun demikian. Dalam fenomena ini, media rating menjadi berhala atau sebagai panglima.

Demikian kritik kepada media dari Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo, dalam diskusi bertema "Kekeliruan Kebebasan Kebablasan: Menyusun Disain Komunikasi Politik Yang Sehat" di Jaya Suprana Institute, Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/4).

"Bad news is good news. Sesuatu dilihat sebagai fakta tidak bagus, maka itu menjadi berita. Ini yang kemudian menyebabkan media larut dalam kebisingan demokrasi," jelas Eko.


Padahal, menurut dia, peran media massa adalah menjadi alarm. Misalnya, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Jika ada suasana mengarah pada titik membahayakan, maka media menjadi alarm.

"Yang sekarang ini tidak terjadi, justru larut dalam kebisingan demokrasi," tambah dia menekankan.

Hal ini menjadi catatan tersebut buat dia dalam diskusi hari ini karena sebentar lagi Indonesia akan menjadi kesempatan tuan rumah World Press Fredom Day 2017.

"Sebetulnya tidak hanya media, tapi juga pemerintah harus lihat persoalan ini secara jernih. Dalam perkembangan teknologi informasi, harus memiliki peran kunci dalam upaya penguatan nilai toleransi, mampu memberikan pencerahan dan literasi media kepada masyarakat dan terlibat dalam memerangi hoax, fake news dan sebagainya," urai Eko.

Terkait itu, ditambahkannya bahwa sampai hari ini demokrasi di Indonesia itu masih dalam kendali para oligarki. Setelah gerekan reformasi, oligarki politik ibarat virus, bisa menyebar termasuk kepada parpol dan ormas keagamaan.

"Masyarakat sipil dan media tidak tuntas melihat aspek ini. Dalam demokrasi prosedural, ada peran dari mereka dalam desain ini," jelasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya