Berita

Eko Sulistyo/Net

Politik

Eko Sulistyo: Media Massa Di Indonesia Larut Dalam Kebisingan Demokrasi

SENIN, 17 APRIL 2017 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Media massa di Indonesia saat ini sudah larut dalam kebisingan demokrasi. Di DKI Jakarta pun demikian. Dalam fenomena ini, media rating menjadi berhala atau sebagai panglima.

Demikian kritik kepada media dari Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo, dalam diskusi bertema "Kekeliruan Kebebasan Kebablasan: Menyusun Disain Komunikasi Politik Yang Sehat" di Jaya Suprana Institute, Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/4).

"Bad news is good news. Sesuatu dilihat sebagai fakta tidak bagus, maka itu menjadi berita. Ini yang kemudian menyebabkan media larut dalam kebisingan demokrasi," jelas Eko.


Padahal, menurut dia, peran media massa adalah menjadi alarm. Misalnya, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Jika ada suasana mengarah pada titik membahayakan, maka media menjadi alarm.

"Yang sekarang ini tidak terjadi, justru larut dalam kebisingan demokrasi," tambah dia menekankan.

Hal ini menjadi catatan tersebut buat dia dalam diskusi hari ini karena sebentar lagi Indonesia akan menjadi kesempatan tuan rumah World Press Fredom Day 2017.

"Sebetulnya tidak hanya media, tapi juga pemerintah harus lihat persoalan ini secara jernih. Dalam perkembangan teknologi informasi, harus memiliki peran kunci dalam upaya penguatan nilai toleransi, mampu memberikan pencerahan dan literasi media kepada masyarakat dan terlibat dalam memerangi hoax, fake news dan sebagainya," urai Eko.

Terkait itu, ditambahkannya bahwa sampai hari ini demokrasi di Indonesia itu masih dalam kendali para oligarki. Setelah gerekan reformasi, oligarki politik ibarat virus, bisa menyebar termasuk kepada parpol dan ormas keagamaan.

"Masyarakat sipil dan media tidak tuntas melihat aspek ini. Dalam demokrasi prosedural, ada peran dari mereka dalam desain ini," jelasnya. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya