Prodem: Bila Jokowi Masih Butuh, Kirim Sri Mulyani ke Amerika atau Uni Eropa

Di bawah kendali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tim ekonomi Kabinet Kerja bukan saja tidak inovatif, tetapi juga terkesan lebih melindungi kelompok pengusaha dan meminggirkan kepentingan rakyat.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dipromosikan SMI juga gagal, hanya mampu mendaptkan Rp114 triliun dari target Rp165 triliun.

Demikian pandangan Sekjen Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Prodem Satyo P dalam keterangan kepada redaksi.

“Kita seperti kembali ke masa lalu, melalui hari hari ketika dia pertama kali direkrut oleh SBY. Pada saat itu salah satu tugas SMI adalah memuluskan upaya klien besarnya yaitu BCA dan Paulus Tumewu mendapatkan pengampunan pajak dan meloloskan pengemplang pajak,” ujar Satya.

Dia juga mengatakan, mengutip pernyataan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie beberapa tahun, bahwa Sri Mulyani selalu membocorkan hasil rapat tim ekonomi kepada IMF, Bank Dunia, dan Kedutaan AS.

Satya juga menyoroti kebijakan pemangkasan APBN Rp 133,8 triliun, yang mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

“Pemotongan anggaran ini patut disinyalir untuk menyenangkan kartel internasional dengan retorika murahan untuk meraih kepercayaan publik dan membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi,” masih kata Satya.

“Padahal ujung-ujungnya Rp 221 triliun dari APBN 2017 hanya untuk bayar utang!” sambung dia.

Dengan pertimban itu semua, menurut Satya, apabila Presiden Joko Widodo masih mau menggunakan SMI, sebaiknya dia diberi jabatan lain, yakni Dubes di Amerika Serikat atau di Uni Eropa.

Sebagai mantan Direktur Pelaksana World Bank dan juga mantan Direktur Eksekutif IMF serta mengantongi penghargaan dari lembaga keuangan asing, tentu jabatan itu lebih pas untuk SMI.

“Dia perlu diberi kesempatan melakukan negosiasi keuangan dan perdagangan bagi Republik Indonesia ketimbang menjadi Menteri yang selalu kontra produktif dan memperdalam jurang kemiskinan bagi rakyat Indonesia,” demikian Satya. [dem]