Pelapor Kasus Wifi Kafir Bakal Kooperatif Dengan Bareskrim

Ketua Pengusaha Muda Indonesia (PMI) Sam Aliano mengaku siap bersikap kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri pada Senin mendatang (17/4).

Sam juga telah menyiapkan sejumlah dokumen terkait laporannya tentang jaringan wifi yang menggunakan password 'kafir', sebagaimana dilontarkan calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Benar, senin jam satu. Saya akan datang ke Bareskrim bersama pengurus majelis taklim untuk memberikan keterangan sebagai saksi, serta membawa tambahan bukti atas penghinaan terhadap agama yang kedua kalinya dilakukan oleh Ahok," jelas Sam kepada wartawan, Sabtu (15/4).

Dia mengapresiasi kinerja Bareskrim yang telah merespon laporannya. Termasuk juga proses hukum yang mulai berjalan sebagai tanda ditindaklanjutinya laporan tersebut. Menurut Sam, apa yang dikatakan Ahok dalam kasus itu telah membuat resah masyarakat. Apalagi, pernyataan yang disampaikan Ahok tidak jauh berbeda dengan kasus penodaan agama di Kepulauan Seribu yang telah mendudukkannya sebagai terdakwa. Artinya, hal tersebut menjadi ancaman terhadap kesatuan umat dan NKRI.

"Kami sebagai warga masyarakat merasa tersinggung dan resah atas ucapan Ahok. Dia telah menghina agama Islam kedua kalinya dengan kata-kata yang tidak etis," ujar Sam.

Untuk itu, Sam berharap, pihak kepolisian serius menangani laporannya. Termasuk segera memanggil Ahok selaku terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kami harap pihak kepolisian segera memanggil saudara Ahok untuk diadili," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok mengusulkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang telah dibangun dilengkapi jaringan internet dengan sistem nirkabel wifi yang diberi nama Al Maidah 51, juga diusulkan untuk penggunaan kata kunci atau password 'kafir'.

Alasannya, lokasi RPTRA berdekatan dengan masjid. Selain itu, penggunaan password tersebut diharapkan dapat mendorong anak-anak rajin membaca Al Quran. Usulan itu disampaikan Ahok saat memimpin rapat bersama pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI di Balai Kota pada 4 April lalu. [wah]