Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjadi pejabat negara yang paling disorot akhir-akhir ini menyusul wacana reshuffle Kabinet Kerja.
Beberapa waktu lalu berbagai media memberitakan menurunkan laporan mengenai kemungkin kocok ulang Kabinet Kerja. Disebutkan bahwa Presiden Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet, khususnya di bidang ekonomi yang dianggap gagal mengejawantahkan amanat memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
Selain Sri Mulyani yang juga disebut-sebut akan digusur adalah Menko Perekonomian Selain Darmin Nasution.
Di kalangan politisi dan pemerhati politi di tanah air, beredar kabar bahwa SMI yang adalah bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan dikirim Presiden Jokowi ke Washington DC untuk menduduki kursi Duta Besar RI di Amerika Serikat.
Pengamat politik luar negeri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, menilai SMI punya peluang untuk ditempatkan sebagai Dubes di Washington DC. Menurut Teguh Santosa, Indonesia sedang membutuhkan sosok yang memiliki jaringan kuat di AS, dan SMI dengan semua pengalaman yang dimilikinya memenuhi syarat tersebut.
"Indonesia perlu Dubes di AS sekaliber Sri Mulyani. Zaman sedang edan di bawah Trump (Presiden AS). Orang yang punya jaringan kuat di AS bisa mengamankan kepentingan Indonesia," kata Teguh, Sabtu (15/4).
Menurut hemat Teguh, pamor Republik Rakyat China yang tadinya diharapkan mampu menjadi penyeimbang AS, kini sudah turun. Tampaknya China gentar setelah melihat agresi militer AS di Suriah dan Afghanistan.
"China sudah "ngeper" melihat rudal Tomahawk AS menghantam Suriah dan bom raksasa milik AS menghantam Afghanistan," ucapnya.
"Indonesia membutuhkan figur yang benar-benar mengerti AS, punya pengalaman berurusan dengan negara itu. SMI yang paling pas," tambah Teguh.
Di sisi lain, masih kata Teguh, apabila tetap berada di Kabinet Kerja, SMI akan menjadi beban pemerintahan Jokowi. Ada sejumlah kebibajak kunci SMI yang tidak sejalan dengan pandangan-pandangan Jokowi dalam hal pemulihan ekonomi nasional.
"Kalau dia tetap di dalam negeri, kasihan dia, kasihan Jokowi. Pikiran dan program kedua orang ini sering enggak nyambung. Yang akhirnya kasihan rakyat," tegas Teguh.
Teguh mencontohkan, beberapa kebijakan SMI yang tidak nyambung dengan pandangan Jokowi, antara lain soal pemotongan anggaran demi efisiensi. Padahal di sisi lain, program infrastruktur Jokowi membutuhkan dana besar. Program tax amnesty ala SMI pun tak bisa berkutik untuk memperbaiki defisit anggaran. Belum lagi, SMI terlihat ragu-ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2017.
[ald]
