Berita

Foto/Net

Hukum

Presiden Diminta Nengok Penjara

SELASA, 11 APRIL 2017 | 08:53 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kondisi lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas membuat jajaran Komisi III DPR geram terhadap pemerintah. Sampai-sampai, politisi PDIP Junimart Girsang menitip pesan buat Presiden Jokowi melalui Menkumham Yasonna Laoly. Isi pesannya, Presiden diminta tidak melulu ngemall, tapi juga kunjungi lapas.

"Tolong Pak Menteri mengimbau Pak Presiden dan menteri keuangan itu kunker lah sekali-kali ke lapas sana, biar mereka juga tahu, lihat," ujar Junimart saat rapat kerja Komisi III dengan Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Sindiran itu disampaikan Junimart agar pemerintah lebih peka melihat kondisi banyaknya lapas di Tanah Air yang sudah melebihi kapasitas. Junimart menilai, selama ini pembangunan lapas belum menjadi prioritas pemerintah. "Jadi jangan ke pasar, mall. Ke rutan lah, sana. Presiden, menkeu juga. Supaya juga hatinya bisa kembali hidup. Biar beliau juga lihat beginilah situasinya," katanya.


Meski berasal dari partai pendukung pemerintah, sepertinya Junimart percaya diri ngomong agak galak begitu lantaran sudah lebih dahulu blusukan ke sejumlah lapas. Salah satunya, Lapas Jambi yang sempat terjadi kericuhan, Maret lalu. Seorang napi tewas dalam peristiwa tersebut, sementara bangunan lapas yang sempat dikuasai penuh narapidana hangus terbakar.

Menurut Junimart, kericuhan terjadi salah satunya disebabkan kondisi Lapas yang tidak manusiawi. Dia sudah tidak heran insiden di Lapas Jambi bakal terjadi saat melihat kondisi lapas sebesar 2x3 meter diisi oleh 47 warga binaan. "Saya tanyakan bagaimana cara tidur, mereka mengatakan tidur sambil berdiri," ucapnya.

Menurutnya, masalah ini terjadi karena buruknya koordinasi Kemenkum HAM dengan lembaga terkait. Dia menyayangkan dengan kebijakan lapas yang menempatkan para narapidana dengan hukuman pidana berbeda dalam satu tempat.

"Contoh perkara narkoba di bawah 0,2 gram tetap masuk. Mestinya Kemenkum HAM bangun koordinasi dengan lembaga terkait. Ini sangat perlu, tidak boleh Kemenkum HAM diam saja menerima," pungkasnya.

Usai dicecar, Yasonna menjawab santai. Dia tidak menjawab sindiran legislator soal kunjungan kerja pemerintah ke lapas. Dia mengamini soal horor kelebihan kapasitas lapas. Banyaknya napi yang menghuni lapas rawan terjadi gesekan pemicu kericuhan.

"Ini mengerikan. Dalam dua bulan bertambah sekitar 10 ribu, itu nett. Pak Junimart bisa prediksi di Jambi meledak. Urusan kamar mandi saja menjadi masalah. Untuk tidak ribut dan rusuh itu prestasi. Apalagi mengawasi tamu 1.000 orang per hari itu sulit," katanya. ***

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya