Berita

Eva Kusuma Sundari/Net

Hukum

Jangan Tunggu Lebaran Kuda Untuk Periksa Eva Cs

MINGGU, 09 APRIL 2017 | 12:37 WIB

Center for Budget Analysis (CBA) mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Eva Kusuma Sundari dan anggota DPR lain yang disebut menerima suap proyek monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Karena sudah jelas nama mereka disebut di pengadilan. KPK tidak boleh berlama-lama lagi untuk menindaklanjuti keterlibatan para pejabat senayan tersebut," kata koordinator CBA Jajang Nurjaman melalui pesan elektronik kepada redaksi, Minggu (9/4).

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Eva dan nama-nama lain yang disebut dalam persidangan harus segera ditindaklanjuti.


"Minggu ini kita tunggu, jangan sampai nunggu lebaran kuda," katanya.

Dia berharap KPK tidak terkecoh dengan gertakan politisi PDI Perjuangan itu dengan mempersilakan untuk memeriksa rekening pribadinya.

"Biasanya akan lebih baik KPK menelusuri keterlibatan seseorang bukan fokus pada rekening pribadinya. Tetapi menelusuri aset-aset anggota dewan yang namanya disebut baik yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Aset-aset ini biasanya diatasnamakan keluarga, tetangga, bahkan atas nama tuyul sekalipun," terang Jajang.

Informasi Eva terkait suap proyek monitoring satelit di Bakamla disampaikan Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah saat bersaksi di persidangan Tipikor. Menurut dia, ada aliran uang mengalir ke sejumlah politisi dan anggota DPR, yang diberikan melalui politisi PDIP Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy.

Uang kepada Fahmi itu salah satunya diberikan melalui Eva.

"Jadi anggota DPR itu jangan sok suci, akhirnya kena batunya juga. Sangat memalukan kalau nama anggota dewan disebut-sebut di Tipikor," demikian Jajang seperti dimuat RMOLJakarta.Com.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya