Korupsi pengadaan e-KTP merupakan kasus yang memalukan dan mengejutkan untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya tokoh-tokoh besar yang diduga terlibat didalamnya, namun angka kerugian negara yang mencapai Rp 2,3 triliun menurut Rizal menjadi kasus yang luar biasa.
Demikian disampaikan mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli melalui pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (8/4).
"40 persen dari total nilai proyek ini diduga di korupsi. Kasus e-KTP ini menunjukkan prosedur pengadaan proyek kenegaraan rentan disusupi kepentingan banyak orang, bahkan dari berbagai partai politik yang saling berbeda garis dan kepentingan politiknya," tegas Rizal Ramli.
Hingga akhirnya mantan menteri koordinator bidang perekonomian era presiden Abddurrahman Wahid (Gusdur) itu menegaskan jika korupsi e-KTP merupakan kasus paling aneh untuk ukuran negara-negara yang memakai sistem demokrasi seperti di Indonesia. Di banyak negara, ia menjelaskan, partai-partai yang melakukan korupsi biasanya adalah partai berkuasa atau pemerintah yang sedang berkuasa.
"Karena merekalah yang memerintah, punya akses terhadap proyek dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi. Di kita, dalam kasus E-KTP ini, politisi dari partai yang tidak pro pemerintah atau oposisi, juga ikut diduga terlibat kasus ini. Aneh," kata Rizal yang pernah menjabat sebagai kepala Bulog itu.
Rizal menduga, semua tangan telah masuk beramai-ramai dalam pusaran korupsi ini dan nyaris tidak tahu bagaimana membenahinya. Ini kata Rizal merupakan akibat dari pelibatan infrastuktur politik, tokoh partai dan pejabat pemerintah.
"Ini namanya sudah system failure. Sistemnya sudah rusak berat," kata Rizal Ramli.
Atas dasar itu Menteri Keuangan pada masa Gusdur itu berharap, pemerintah Joko Widodo dan semua pihak harus menjadikan momentum pembenahan total yang kemudian disebut Rizal sebagai total crackdown dengan pola game changer.
"Kalau sistem sudah failure, perlu melakukan total crackdown. A game changer harus dilakukan untuk mengubah karakter elit yang korup. Lewat kasus ini, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah-langkah bersejarah demi perbaikan demokrasi dan terutama sistem kepartaian kita," saran Rizal Ramli.
[san]
