Diakui, Ada Proses Demokrasi Yang Tidak Waras Di DPD RI

Kekisruhan yang terjadi di DPD RI belakangan ini terjadi hanya karena nafsu sekelompok anggotanya yang ingin berkuasa.

Anggota DPD RI, Sofwat Hadi, mengaku, DPD terkenal sudah tidak baik dan mengecewakan masyarakat dan rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah.

"Titik persoalannya adalah upaya pergantian pimpinan DPD RI di tengah jalan. Pokok masalahnya adalah itu," tegas anggota DPD asal Kalimantan Selatan itu, dalam diskusi "DPD, Kok Gitu?" di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/4).

Karena nafsu berkuasa itu, Mahkamah Agung pun diseret-seret ke dalam pusaran konflik.

Di tempat yang sama, anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Akhmad Muqowam, mengaku sangat menyayangkan teman-temannya yang tidak mau bermusyawarah untuk mufakat.

"Ayo berdebat di dalam. Kalau tak mau, ya voting. Jangan bersikap kekanak-kanakan," tegasnya.

Dia menyesalkan para koleganya di DPD tidak memahami proses demokrasi yang baik dan benar sesuai aturan.

"Yang terjadi di dalam (DPD) adalah proses demokrasi dan kepemimpinan yang tidak waras," tegasnya.

Dia tegaskan, pimpinan DPD RI yang baru terpilih lewat aklamasi sekarang ini tidak menghormati anggota DPD karena sepihak melakukan perebutan kepemimpinan.

Bahkan lebih lucu lagi ketika ia mendengar ada anggota DPD mendatangi Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut tata tertib. Ada pula yang membawa persoalan internal DPD ke Mahkamah Konstitusi, padahal lembaga itu tidak berwenang menangani.

"Kalau mau berkuasa, mbok yang benar. Dewasalah kalau mau berkuasa, patuhi hukum dan ikuti aturan berdemokrasi," ucap Muqowam. [ald]