Berita

e-ktp/net

Hukum

KPK: Babak Baru Sidang e-KTP Bakal Berlangsung Senin Depan

JUMAT, 07 APRIL 2017 | 22:16 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuka babak baru kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dalam sidang lanjutan pada Senin (10/4) mendatang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan babak baru kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP tertuju pada tahapan pengadaan e-KTP. Diketahui dalam sidang sebelumnya menelusuri proses perjalanan proyek e-KTP, mulai dari rencana pengadaan e-KTP dari pemerintah, proses pembahasan di DPR hingga proses anggaran proyek.

Menurut Febri, untuk menelusuri tahapan pengadaan e-KTP, jaksa penuntut umum KPK akan menghadirkan tujuh orang. Seperti satu orang dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajuan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) serta tiga orang dari pihak swasta.


Dalam persidangan tersebut, sambung Febri, pihaknya akan membuktikan indikasi penyimpangan dalam tahap pengadaan. Termasuk beberapa aktor yang melakukan penyimpangan terkait penganggaran juga akan diungkap.

"Mengingat waktu yang diberikan hanya tiga bulan, KPK akan membuktikan proses penganggaran hingga pengadaan dan dampak kerugian negara seperti yang telah tertulis dalam dakwaan," kata Febri.

Sebelumnya Ketua Tim JPU KPK, Irene Putri mengatakan proses penganggaran untuk di bagian di DPR telah dirasa cukup. Dipersidangan selanjutnya, Jaksa mulai buka persengkokolan dari Tim Fatmawati.

Menurut Irene, mengurai peran Tim Fatmawati, sangat penting, pasalnya Tim Fatmawati inilah yang menciptakan proyek hingga strategi pemenangan di tender.

"Kita minggu depan akan masuk konsorsium, yang tadi sama sebelumnya kita terus bahas soal penganggaran. Untuk bagian dpr kita rasa cukup. Kita akan mulai buka persekongkolan mulai dari tim fatmawati persoalan pengadaan. Beberapa waktu kedepan, kita akan fokus ke peran tim fatmawati," ujar Irene di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/4) kemarin.[san]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya