Ketua Hakim Jhon Halsan Butar-butar meminta mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk menjelaskan adanya aliran uang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.
Menurut Jhon, informasi aliran dana ke Kongres Partai Demokrat beberapa kali disebutkan dari saksi yang pernah dihadirkan di persidangan.
"Saya Haqqul Yaqin tidak pernah menerima uang dari proyek e-KTP," ujar Anas saat memberikan keterangan di persidangan lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Anas menjelaskan, terkait aliran dana ke Kongres Partai Demokrat sudah pernah dibeberkan saat persidangan kasus megaproyek Wisma Atlet, Hambalang.
Menurut Anas, dalam persidangan tersebut sangat detail dijelaskan, seperti uang yang dibelanjakan untuk apa, saksi siapa saja, dan pembiayaan dari mana.
"Yang terungkap di persidangan, yang memperoleh catatan rinci itu staf dari Nazaruddin, Yulianis. Intinya adalah uang masuk keluar dari tempat Naazar justru ujungnya ada sisa yang dipakai Nazar," ujar Anas.
Anas menambahkan sangat tidak mungkin ada aliran uang dari proyek pengadaan e-KTP. Sebab, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, dijelaskan aliran dana ke Kongres Partai Demokrat diberikan pada April 2010, sementara di bulan tersebut proyek e-KTP belum berjalan sama sekali.
Apalagi, Kementerian dalam negeri, sambung Anas, menyampaikan usulan pada bulan Mei 2010.
"Jadi bagaimana ada uang keluar pada April 2010 ketika ajuannya saja belum ada, dan kalau surat dakwaan, Agustus-September sudah ada tetapi buat Anas, April sudah ada," ujarnya.
"Saya Haqqul Yaqin tidak terima uang dari proyek e-ktp," sambung Anas.
[ian]
